RADARSEMARANG.COM, Batang – Proyek strategi nasional (PSN) kawasan industri terpadu Batang (KITB) menjadi jujugan Pemkab Ngawi. Progres pembangunan KITB lebih cepat dibanding Ngawi yang sudah dimulai pada 2019.
Sementara Batang baru dimulai pada November 2020. Demi mengejar keterlambatan, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono berkunjung ke Batang untuk belajar.
Kabupaten Batang sendiri mempunyai PSN KITB yang progresnya berjalan cepat. KITB resmi manjadi PSN sejak November 2020, melalui Perpres Nomor 109. Sementara progres pembangunan fase satu seluas 450 hektare sudah rampung 100 persen.
“Kami melihat Batang dalam melakukan percepatan pembangunan ini sangat luar biasa. Kami pingin belajar dari Batang terkait strategi dan mekanisme secara administrasi maupun kelembagaan. Intinya kami juga ada percepatan ke sana,” ujar Ony dalam kunjungan kerjanya Kamis (4/11).
Ia menjelaskan, kawasan industri di Kabupaten Ngawi tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 sebagai PSN. Luasannya mencapai 1. 200 hektare di lahan milik Perhutani, dan bakal terintegrasi antara industri olahan pangan, tanaman pangan, dan padat karya. Namun hingga sekarang masih dalam tahap pembebasan lahan.
“Saya melihat Bupati Batang sudah memetakan peluang-peluang terkait kawasan industri 4.300 hektare dengan menyiapkan dokumen dan masyarakatnya. Sehingga masyarakat maupun Pemkab mendapat manfaatnya,” terangnya.
Menurutnya, kendala keterlambatan PSN di Ngawi karena pandemi Covid. Sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat ada sedikit delay. Pihaknya ingin mengejar keterlambatan tersebut dengan melihat percepatan pembangunan di Kabupaten Batang.
Sementara itu, Bupati Batang Wihaji mengatakan, kehadiran Bupati Ngawi, karena memiliki semangat yang sama. Yaitu untuk berbagi informasi untuk kemajuan kawasan industri.
“Ngawi masih proses menuju kawasan industri, sedangkan kita sudah terlaksana walaupun PSN nya lebih dulu Kabupaten Ngawi. Sehingga kita saling support, pada intinya cipta lapangan kerja sesuai perintah Pak Presiden untuk percontohan daerah lain,” ujar Wihaji.
Wihaji pun mempersilahkan Pemkab Ngawi untuk meniru strategi kepemilikan saham 10 persen di KITB. Hal itu agar pemkab ikut dilibatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jangan sampai rakyat dan pemda hanya menjadi penonton. Menurutnya, konsep tersebut tergantung inovasi Kabupaten Ngawi. Karena masing-masing daerah punya inovasi tersendiri.
“Pemkab memiliki positioning dengan kewenangan untuk saling support di kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk keberpihakan dan memberikan nilai manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan,” tandasnya. (yan/zal)
