RADARSEMARANG.COM – Mal Pelayanan Publik (MPP) Batang terus tambah jumlah pelayanan untuk masyarakat. Kini sudah ada 330 layanan yang bisa dinikmati masyarakat. Layanan tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai macam administrasi pemerintahan karena tersentral dalam satu tempat.
Ada 23 loket pusat layanan dari berbagai instansi, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. “MPP ini sudah di-launching sejak 23 Januari 2020, kita sudah memberikan pelayanan sebanyak 330 jenis. Layanan yang ada berkembang terus, tadinya 130-an kini sudah mencapai 330 pelayanan,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang Wahyu Budi Santoso kepada RADARSEMARANG.COM.
Beberapa instansi yang memberikan layanan di MPP Batang, di antaranya, DPMPTSP, DPRKP, Dishub, DLH, Polres Batang, KPP Pratama, dan Disdukcapil. Selain itu, BPN, Taspen, DPMPTSP Jawa Tengah, Kantor Imigrasi, BNP2TKI Jateng, BPJS, dan beberapa perbankan.
MPP Batang selalu ramai tiap Senin dan Selasa. Jumlah pengunjung fluktuatif, selama pandemi terjadi penurunan 50 sampai 60 persen. Biasanya, rata-rata ada 100-an perizinan diurus tiap hari.
Wahyu menjelaskan, selama pandemi layanan ikut terganggu. Instansi vertikal menarik petugasnya untuk kembali ke instansi masing-masing. Ada empat instansi vertikal yang melakukan penarikan petugas. Hingga berimbas pada penutupan layanan. Seperti dari Keimigrasian, DPMPTSP Jawa Tengah, BNP2TKI Jateng, dan Polri. “Saat ini sudah berangsur kembali lagi sejak September 2021,” ucapnya
MPP Batang tetap mempertahankan konsep hutan. Lengkap dengan pohon buatan, dinding berlatar hutan, dan suara burung layaknya hutan sungguhan. Kondisi demikian ikut memanjakan pengunjung di sana. Beberapa instansi yang sering dipadati pengunjung adalah Dishub, BPKPAD, DLH, Disnaker, juga layanan SIM Drive Thru.
“Beberapa pihak berusaha menjalin kerja sama dengan MPP Batang. Seperti dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, dan Bea Cukai. Mereka bernegosiasi dengan MPP Batang agar bisa memberikan layanan di sana,” terang Wahyu.
Ia menjelaskan, Bea Cukai hadir karena ada Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Mereka akan memberikan layanan perizinan yang bisa dilayani di tingkat kabupaten. Sementara Pengadilan Agama, salah satunya bakal memberikan layanan pencatatan pendaftaran pernikahan. Kejaksaan bakal memberikan layanan legal opinion, juga konsultasi hukum. Terutama yang berkaitan dengan izin usaha dan sebagainya.
“Harapan kami, semua bisa dilayani di MPP Batang. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan, mempermudah berbagai urusan,” ucapnya.
MPP Batang merupakan yang ketiga di Jawa Tengah. Mal yang di-launching Menpan RB Tjahyo Kumolo itu dilirik berbagai daerah untuk dijadikan percontohan. Seperti Pemkab Blora yang tertarik dengan layanan SIM Drive Thru karena kecepatannya usai berkunjung ke MPP Batang. Hanya butuh waktu 10 menit untuk perpanjangan SIM A dan C.
Sedangkan Pemkab Pidie, Provinsi Aceh, berencana meniru konsep layanan di MPP Batang. Dalam kunkernya di Kabupaten Batang mereka tertarik dangan banyaknya urusan yang dilayani MPP Batang.
Pada kesempatan lain, Bupati Batang Wihaji menjelaskan, MPP Batang merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat. Masyarakat membutuhkan adanya kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam proses perizinan, serta sejumlah layanan lainnya.
“MPP ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, sehingga nantinya proses pengurusan perizinan maupun layanan lainnya bisa diproses di satu tempat tanpa harus muter-muter lagi,” ujar Wihaji.
Pihaknya menginginkan agar masyarakat Batang bisa memanfaatkan hadirnya MPP secara maksimal. “Silakan tidak usah kemana-mana. Semua urusan bisa diselesaikan di sini,” tandasnya. (yan/aro)
