RADARSEMARANG.COM, Batang – Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh tegaskan belum ada keputusan terkait kekosongan jabatan kepala daerah pada 2022 hingga 2024. Ia berharap keputusan apapun yang ditetapkan jangan sampai mengganggu pembangunan. Pembangunan tidak boleh berhenti.
“Kami dari komisi A berharap pembangunan jangan sampai terbengkalai gara-gara masa transisi itu. Karena lama, 2 tahun. Pembangunan tidak boleh terhenti,” ujarnya usai mengisi kegiatan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dalam upaya memperkuat integrasi daerah dari Kesbangpol Kabupaten Batang Selasa (19/10/2021).
Ia menjelaskan, sampai hari ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Dalam hal ini Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait dengan Pj ataupun Plt kepala daerah tahun 2022-2024.
Menurutnya, sekarang ada wacana mengisi kekosongan jabatan dari TNI-Polri. Hal tersebut merupakan wacana yang dikembangkan pemerintah. Namun secara resmi belum ada rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah. Ia meminta masyarakat menunggu hasilnya seperti apa.
“Karena ini menyangkut masalah birokrasi, birokrasi tidak boleh diacak-acak. Tiba-tiba orang yang menjabat mengacak-acak, ganti ini, ganti itu. Kami harapkan itu tidak terjadi,” tegasnya.
Selanjutnya, perlu diperhatikan untuk kesuksesan Pilpres, Pemilu, dan Pilkada. Kalau skenarionya adalah Pileg pada Mei 2024, kemudian Pilkada di 2025, kekosongan jabatan akan semakin lama. “Kita berharap di Februari 2024 Pileg dan Pilpres, kemudian Oktober 2024 Pilkadanya. Kita tunggu saja Kemendagri dan Komisi II DPR RI seperti apa hasilnya,” tandasnya. (yan/ton)
