RADARSEMARANG.COM, Batang – Bupati Batang Wihaji khawatir proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) bisa tingkatkan angka putus sekolah. Kondisi riskan itu dapat terjadi pada pelajar dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Tidak ada pengawasan secara langsung, hingga kondisi para siswa sulit untuk dikontrol.
Apalagi PJJ juga membutuhkan smartphone dan kuotanya. Hal itu tentu berat bagi masyarakat dengan ekonomi rendah. “Saya titip anak-anak kita ini perlu penanganan yang berbeda. Saya tidak tahu generasi ke depan kalau PJJ ini terlalu lama,” ujarnya di hadapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru tingkat SD dan SMP yang baru saja mendapatkan surat keputusan (SK) Rabu (10/2/2021).
Bertempat di pendopo kabupaten, Wihaji menyerahkan 170 SK. Penerimanya adalah 115 orang guru dan 55 orang penyuluh pertanian. Mereka akan mendapat kontrak tiap 5 tahun sekali. Pesan khusus disampaikan pada para pengajar, agar mereka bisa lebih mengontrol anak didiknya.
Jangan sampai PJJ menanbah angka berhentinya anak sekolah. Karena tidak terkontrol, bosan, dan ada problem keluarga. Karenanya, anak yang sebelumnya terdaftar sebagai anak didik akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah. “Ini bagian dari kita njagani biar tidak ada masalah baru gara-gara PJJ,” tuturnya.
Ia berharap, para pegawai kontrak bisa bekerja sebaik-baiknya. Perlu keseriusan dalam mengabdi pada negara. Apalagi di masa pandemi, semua pihak harus ikut mengedukasi masyarakat untuk taat protokol kesehatan. “Kewajiban-kewajiban P3K adalah sama persis dengan pegawai pemerintah daerah, disiplin kinerja termasuk golongan masing-masing, yakni S1 masuk golongan 9, D III golongan 7, SMA golongan 5,” ucapnya.
Gaji untuk pegawai kontrak sendiri adalah Rp 2,9 juta S1, Rp 2,6 juta untuk lulusan D3, dan lulusan SMA Rp 2,3 juta. Mereka juga mendapatkan tunjangan sama seperti pegawai negeri sipil (PNS). Bedanya hanya tidak mendapatkan pensiunan. (yan/lis)
