RADARSEMARANG.COM, Batang – Pembangungan Islamic Center di bekas pangkalan truk Banyuputih masih menyisakan persoalan. Warga yang semula menerima, berbalik arah melakukan penolakan. Berbagai macam bantuan bagi yang terdampak ditolak bersama-sama.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Batang Zainul Iroqi menduga, ada pihak yang punya kepentingan terselubung. Mengingat proyek tersebut mengubah tempat prostitusi menjadi pusat keagamaan. “Kami yakin ada kepentingan dalam penolakan tersebut, untuk itu MUI siap membantu Pemkab dalam hal memperjuangan berdirinya Islamic Center Batang,” paparnya.
Persoalan yang ada tidak kunjung kelar sejak pertama kali sosialisasi dilakukan. Yaitu pada Februari 2020. Padahal, lahan tersebut murni milik pemerintah. Warga hanya menyewa pada tempat-tempat yang disediakan untuk dijadikan warung.
“Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai ulama di Kabupaten Batang, semua sepakat Islamic Center Batang harus ada, karena Batang belum punya Islamic Center. Hal itu juga untuk meningkatkan religius wilayah,” tambahnya.
Pembangunan Islamic Center akan menggunakan APBD sebesar Rp 37 miliar. Pelaksanaannya dilakukan dalam dua tahap, pada 2021 dan 2022. Wakil Bupati Batang Suyono meminta ada tindakan tegas, jika hingga akhir Desember tidak ada titik temu.
“Negara punya kewajiban mengubah hal yang tidak baik menjadi baik. Kalau ada tindakan penolakan terus sebenarnya tindakan itu melawan hukum, karena tanah tersebut milik negara,” paparnya.
Pihaknya khawatir, warga tidak memperoleh bantuan apapun karena tidak mendaftarkan diri. Dugaannya, ada intimidasi sehingga warga enggan menerima bantuan yang ada. Sosialisasi masih akan dilakukan. Namun kalau warga enggan menerima sosialisasi yang diberikan, pembangungan akan tetap berjalan.
“Termasuk uang bantuan, jika tidak diterima akan dikembalikan ke kas daerah. Yang penting harus melangkah secara baik dan tidak dengan cara kasar. Intinya keputusan Pemda membangun Islamic Center Batang sudah final dan tetap akan dilakukan,” tandasnya. (yan/ton/bas)
