RADARSEMARANG.COM, BATANG – Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2×1000 MW di Ujung Negoro, Kecamatan Tulis, rencananya mulai beroperasi tahun depan. Ketersediaan listrik yang mencukupi tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan pelayanan PLN yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR).
“Kebutuhan listrik di Batang surplus. Maka di Batang tidak boleh mati (listrik) kecuali gangguan,” kata Bupati Batang Wihaji kegiatan Multi Stakeholder Forum PLN di pendopo kantor bupati Rabu (16/10).
Dalam forum tersebut, masih ada beberapa komplain dari masyrakat dan pemerintah Pemkab Batang terkait layanan dari PLN. Salah satunya komplain dari Direktur RSUD Limpung dr Ani Rusydiani, bahwa di tempatnya listrik sering mati. Padahal listrik sangat dibutuhkan untuk layananan kesehatan. Sehingga pihaknya harus menggelontorkan banyak BBM untuk menyalakan genset.
“Listrik di rumah sakit kami sering padam, hal ini tentunya berimbas dengan pengeluaran yang cukup tinggi untuk pembelian BBM, sehingga dalam sisi pembiayaan cukup merugikan,” ucapnya.
Terkait berbagai masalah pelayanan di Kabupaten Batang Manjer PLN Pekalongan Joko Hadi Hidayah mengatakan, akan segera mengatasi masalah-masalah terserbut,
Kemudian terkait penggunakan energi listrik PLN di wilayah Batang sudah cukup besar, mulai dari perusahaan ada 195 lokasi, hotel 5, rumah sakit 5 dan kampus 2 lokasi.
“Sesuai data per Agustus 2019 pelanggan di Batang mencapai 216.667. Daya tersambung 273.955.775 VA. Kwh yang terjual 45.045.239 kwh, pendapatan Rp 47.122.218.609 untuk pajak penerangan jalan umum (PPJU) Rp 21.272.028.192, kami juga akan segera mengatasi berbagai persoalan pelayanan yang ada,” jelas Joko Hadi.
Kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor PPJU Kabupaten Batang setiap tahunya mengalami kenaikan, di tahun 2017 – 2018 naik 15 persen, tahun 2018-2019 diperkirakan naik 12 persen.
Dikatakan Wihaji, PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya bisnis semata tapi ada kewajiban lain yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu.“Di Batang ada 193 ribu KK dengan pelanggan rumah tangga, sebagian ada yang tidak mampu, sehingga PLN juga punya tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Batang,” tegas Wihaji.
Pada 2020 Pemkab Batang akan memulai sebagai tahun industry. Membutuhkan ketersediaan listrik yang cukup besar. Selain itu juga untuk mendukung program Visit To Batang 2022, akan ada pencanangkan Batang germerlap lampu, hal ini tentu butuh listrik.
“Saya minta ada layanan cepat gangguan listrik, sehingga ketika ada gangguan listrik mati atau gangguan lainya dapat cepat tertangani,” tandas Wihaji. (han/zal)