RADARSEMARANG.COM, BATANG- H Maulana Yusuf SIP resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Batang periode 2019 -2024. Masih terbilang muda, alumni Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2003 ini, ingin membawa dewan Batang menjadi parlemen modern. Karena saat ini teknologi informasi juga sudah cukup pesat dan semua pihak harus menyesuaikan, termasuk anggota dewan.
“Yang jelas, saya akan tetap membawa marwah dewan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dasar sebagai wakil rakyat. Dengan tugas sebagai legislasi anggaran dan pengawasan pemerintahan,” ucapnya pasca dilantik menjadi ketua dewan, Selasa (24/9) kemarin.
Perlu diketahui, ini adalah periode kedua Yusuf menjadi wakil rakyat di Batang. Sebelumnya dia hanya menjadi anggota biasa. Namun dalam pemilihan legislatif tahun 2019 ini, dirinya menjadi yang terbanyak di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan pada periode ini, PKB menjadi pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan 10 wakil.
Putra politikus kawakan Batang H Fauzi, ini dilahirkan di Jakarta. Tepatnya di Kampung Melayu Jakarta, saat kedua orang tuanya banyak berbisnis di ibu kota. Dari kecil menempuh pendidikan dari SDN 01 Kampung Melayu Jakarta, SMPN 26 Kampung Melayu. Sempat belajar SMAN 36 Rawa Mangun, kelas 2 pindah ke SMAN 3 Pekalongan. Setahun setelah lulus sekolah, memutuskan kuliah di UMM Malang masuk 2003 dan 4 tahun kemudian resmi lulus sebagai sarjana Ilmu Kepemerintahan.
Ingin mempraktikkan keilmuan yang diperoleh selama kuliah, Yusuf muda aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Terutama di organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU), dari tingkat desa, kecamatan, hingga kini dirinya dipilih sebagai ketua Anshor Kabupaten Batang.
“Saya ingin membawa parlemen di Batang lebih modern, menyesuaikan dengan era sekarang. Yang mana, semua sudah berbasis teknologi. Saat ini, informasi cukup cepat, sehingga kami tidak ingin ketinggalan,” jelasnya.
Namun itu semua, menurut Yusuf, tidak bisa serta merta dilakukan. Butuh bertahap, menyesuaikan dengan anggaran dan sumber daya manusia yang ada. Karena tidak bisa langsung dipaksa, harus bisa dan menyesuaikan.
“Semua tetap butuh proses dan belajar lagi untuk semua pihak. Namun saya yakin, pasti akan segera menyesuaikan, karena kini semua orang sudah cukup paham dengan teknologi. Namun keahlian khusus tetap butuh seseorang yang paham,” terangnya. (han/adv/ida)