RADARSEMARANG.COM, BATANG– Sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang kecewa dengan sikap dan jawaban Bupati Batang Wihaji pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Batang terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi atas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2019, di gedung DPRD Batang Jumat (20/9).
Sebelum ditutup oleh ketua DPRD Sementara Maulana Yusuf, anggota DPRD dari Fraksi PKB Fathurrohman langsung interupsi. Ia mengkritik cara Bupati Batang Wihaji saat menyampaikan pandangannya terkait beberapa pertanyaan yang disampaikan di sidang paripurna sebelumnya.
Menurut Fathkurahman, secara narasi verbal Wihaji menyampaikan kepada para anggota DPR dengan membaca terlalu santai bahkan cenderung tidak jelas. Sehingga kesannya menyepelekan sidang paripurna.
“Bupati selalu mengganggap sidang seperti ini hanya kegiatan seremonial, Bukan menyampaikan solusi dan jawaban yang benar atas pertanyaan dari masyarakat melalui kami,” sesalnya.
Saat mendapat protes dan kritikan tersebut, tidak ada jawaban dari bupati, namun secara struktural ditampung oleh pimpinan sidang. Beberapa interupsi dari anggota lain juga, ditampung dan akan menjai catatan dalam sidang.
Kekecewaan juga dirasakan Ketua Fraksi PKB Kukuh Fajar Ramadhon. Menurutnya, jawaban bupati yang sebelumnya sudah dibagi dalam bentuk buklet, bukan jawaban-jawaban solutif yang diharapkan selama ini, hanya wacana dan hanya berupa pembelaan saja.
“Seperti Perusda Aneka Usaha pendapatannya turun drastis sampai dengan 0 persen dari penetapan APBD tahun 2019 sebesar 132.000.000. Padahal komponen ini masuk pada penetapan APBD tahun 2019, kami Fraksi PKB sangat kecewa,” serunya.
Pihaknya juga menyoroti permasalahan pasar Pandawa Street Food, yang masih pro kontra. Pedagang merasa jualannya menjadi sepi, pengusaha permainan anak-anak yang menginginkan bisa di kembalikan ke alun-alun Batang, serta warga sekitar yang terganggu.
Dan ternyata hanya diberikan solusi, dipindah ke bekas pasar daurat Batang, khusus mainan. Namun ternyata, pemasukan dari penjual jasa Permainan anak atau lainya tidak meningkat malah turun.
Atas kekecewaan tersebut, dalam sidang beberapa anggota dewan memutuskan walk out (WO). “Buat apa ikut sidang kalau di sidang kali ini kami tidak dapat jawaban yang tepat yang solutif dari keluhan-keluhan masyarakat yang sudah diwakilkan kepada kami. Kami keluar,” ujar H. Tofani Dwi Arieyanto dari Fraksi PDIP.(han/lis)