Dico berharap, dalam satu tahun ke depan ini semua program dan visi misi yang sudah direncanakan bisa berjalan maksimal. Yakni, sesuai dengan rencana dan tidak ada recofusing.
“Dan mudah-mudahan pembangunan di Kendal bisa benar-benar berjalan dengan maksimal sesuai harapan dan rencana kita di tahun 2023 ini,” harapnya.
Sementara itu, dua tahun memimpin Kabupaten Wonosobo, Bupati Afif Nurhidayat dan Wakil Bupati Muhammad Albar berhasil menekan angka kemiskinan. Dari semula 17,63 persen turun menjadi 16,17 persen. Angka tersebut, menurutnya, cukup membahagiakan. Demikian juga angka stunting yang semula Wonosobo menempati ranking 35 se-Jawa Tengah, kini menjadi 12.
“Salah satu tugas saya adalah menekan angka kemiskinan. Memberdayakan orang miskin menjadi berdaya dan mandiri. Tahun 2023 ini adalah tahun percepatan penanganan kemiskinan. Kita sedang perang melawan kemiskinan,”papar Afif Nurhidayat.
Wakil Bupati Muhammad Albar mengaku, selama dua tahun ini pemerintahan berjalan baik, kompak, menyatu, dan saling mendukung. Sehingga pembangunan bisa berjalan efektif. Meski masih ditemukan kekurangan, secara umum baru dua tahun berjalan, sudah bisa dirasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
“Saya berharap momentum ini terus dipertahankan. Bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Apalagi secara regulasi walaupun seharusnya kepemimpinan kami sampai 2026, tapi karena ada pilkada serentak akan berakhir sampai 2024. Sehingga waktu yang tinggal 1,5 tahun ini harus kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,”ujar wabup yang akrab disapa Gus Albar ini.
Pihaknya meminta dukungan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat untuk mencurahkan segala potensi dan kemampuan dengan sinergitas, kolaborasi, dan gotong royong. “Semoga kita bisa melewati situasi ini dengan baik.”
Dua tahun memimpin Kota Magelang, Wali Kota dr H Muchamad Nur Aziz dan Wakil Wali Kota KH M Mansyur memilih model pembangunan yang berorientasi manusia. Keduanya ingin mengakhiri paradigma pembangunan fisik atau infrastruktur. Yakni, melalui program unggulan Rodanya Mas Bagia (Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia).
Masyarakat diharapkan mampu membuat perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebutuhan RT secara mandiri dan berkesinambungan. Menuju Kota Magelang yang maju, sehat, dan bahagia.
“Selama ini program pemerintah itu top down. Meletakkan pemerintah sebagai motor, sekarang ini justru pengadaan barang dan jasa dieksekusi oleh kelompok masyarakat (pokmas),” ucapnya.
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Semarang H Ngesti Nugraha-M Basari pada 26 Februari 2023 kemarin juga tepat dua tahun memimpin Kabupaten Serasi. Duet Ngesti-Basari ini mengaku masih menyisakan tiga ‘pekerjaan rumah’ yang belum terselesaikan. Yakni, pemindahan pusat pemerintahan, pembangunan rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan, serta penambahan tenaga pendamping kesehatan masyarakat.
Di katakan, selama dua tahun memimpin, dari 64 program unggulan sesuai visi misi bupati dan wakil bupati, masih ada tiga program yang belum dapat dilaksanakan. Tetapi masih terus dipersiapkan untuk tahun anggaran ke depan.
Pertama, jelas Ngesti, adalah pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang. “Kajiannya sudah ada, kemudian kami juga masih menunggu hasil ganti rugi tanah aset Pemkab Semarang yang terkena proyek jalan tol Jogja-Bawen,” jelasnya saat Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 beberapa waktu lalu.
Setelah uang tersebut didapatkan, maka Pemkab Semarang juga akan berkonsultasi kepada DPRD terkait rencana pembelian lahan untuk pemindahan pusat pemerintahan. Kedua, terkait dengan pembangunan rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan, baik yang dibangun oleh pemkab atau pihak ketiga (swasta).
“Kita masih berkomunikasi untuk mewujudkannya dan diharapkan ke depan, minimal sudah mampu membeli lahannya terlebih dahulu. Karena kurang lebih dalam dua tahun terakhir kebijakan anggaran banyak dialokasikan untuk penanganan Covid-19, sehingga masih tertunda,” ujar dia.
Yang ketiga, terkait rencana penambahan tenaga pendamping kesehatan masyarakat. Adanya surat dari Menpan-RB yang belum mengizinkan Pemkab Semarang untuk mengangkat tenaga baru, kecuali untuk pengemudi, keamanan, dan kebersihan, menjadikan rencana ini belum dapat direalisasikan.
Bupati juga menyampaikan, dari ketiga program ini Pemkab Semarang telah menetapkan dua di antaranya dapat diprioritaskan dalam jangka dekat. Yakni, pemindahan pusat pemerintahan dan pembangunan rumah sakit.
Sejauh ini sudah ada dua alternatif lokasi untuk pemindahan pusat pemerintahan. Alternatif yang pertama dan tentu juga diharapkan, adalah bisa menggunakan lahan milik PTPT IX yang ada di wilayah Bawen. Alternatif kedua mencari lokasi lain yang belum dapat disebutkan terlebih dahulu. Kalau nanti prosesnya dapat berjalan sesuai dengan rencana, minimal Pemkab Semarang akan membeli lahannya terlebih dahulu.
Sementara terkait pembangunan rumah sakit di wilayah kabupaten bagian selatan, pemkab memprioritaskan jika ada pihak ketiga yang akan membeli lahan dan membangun rumah sakit wilayah selatan ini. Namun jika memang belum ada, pemkab merencanakan untuk (minimal) membeli tanah terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dan disiapkan pembangunannya. “Entah nanti dibangun dengan dana APBD atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengurangi beban keuangan daerah,” jelasnya.
Untuk tenaga pendamping kesehatan masyarakat, selama surat Menpan RB belum dicabut, maka untuk sementara pemkab belum bisa melakukan rekrutmen. “Artinya kita akan mengoptimalkan tenaga kesehatan yang saat ini sudah ada,” tegas bupati. (dev/put/lis/nun/aro)
