Ia menuturkan, terjadi berbagai dinamika dalam proses penetapan UMK tersebut. Di antaranya, perbedaan usulan dari kabupaten/kota di Jateng. Ganjar menegaskan diskusi terus dilakukan selama proses sebelum penetapan.
“Kalau kita pakai PP itu jauh lebih sedikit ya. Jadi, ini kita agak lebih tinggi, kalau nggak salah kalau dari UMP itu Jawa Tengah tertinggi lho persentase kenaikannya,” ucap Ganjar.
Sementara itu, sejumlah buruh melakukan aksi demonstrasi tepat di hari terakhir penetapan UMK di depan Kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (7/12).
Aliansi buruh ini menuntut UMK naik 10 persen di 35 kabupaten dan kota di Jateng. Ratusan buruh ini memenuhi Jalan Pahlawan Kota Semarang sekitar pukul 13.00.
Mereka mengenakan pakaian dominan warna merah dan membawa bendera organisasi masing-masing. Para buruh ini adalah gabungan dari organisasi buruh di Jateng. Seperti FSPIP, KASBI, FSB GARTEKS KSBSI, dan FSBMCC Semarang.
Sambil memainkan music, para buruh berjoget dan sesekali menyuarakan aspirasinya. Aksi ini menuntut agar pemerintah menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dalam penetapan UMK.
“Kami datang untuk mengawal apa yang menjadi usulan kami, yaitu sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di mana kenaikan dibatasi 10 persen. Kami datang untuk menyelamatkan penetapan UMK 2023 yang hari ini (kemarin) rencana ditetapkan Pak Gubernur,” jelas Koordinator DPP Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSPIP KASBI) Karmanto.
