RADARSEMARANG.COM – Angka kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng) turun 102,57 ribu orang. Dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa di tahun 2022. Hal itu tidak lepas dari kerja keras Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan.
Angka kemiskinan turun sebesar 0,32 persen poin. Dari sebelumnya penduduk miskin sebanyak 11,25 persen (September 2021), menjadi 10,93 persen (Maret 2022). Ini berarti, penduduk miskin di Jateng berkurang 102,57 ribu orang, dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa.
Angka tersebut merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jateng. Di Jateng penduduk miskin sebanyak 10,93 persen dari total penduduk 37,31 juta jiwa atau 3,83 juta orang. Persentase ini terjadi penurunan 0,32 persen poin (dibanding September 2021) dan turun 0,86 persen poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 11,79 persen.
Menurut Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana, survei angka kemiskinan tersebut metodologi pengukurannya menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach, yang terdiri atas garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).
Sedangkan beberapa faktor yang memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Jateng di antaranya pandemi Covid-19 yang membaik. Pertumbuhan ekonomi Jateng triwulan I-2022 mencapai 5,16 persen (y-to-y). Adapula faktor konsumsi rumah tangga pada PDRB yang tumbuh 4,30 persen (y-on-y) pada triwulan 1 2022.
“Tren turunnya jumlah orang miskin di Jateng ini sangat positif. Mengingat, selama ini Pemerintah Provinsi Jateng yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo-Wakil Gubernur Taj Yasin Maemoen fokus menurunkan kemiskinan dengan berbagai program,” tuturnya.
Data BPS memaparkan, Pemprov Jateng selalu berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tercatat, pada September 2017 angka kemiskinan sebanyak 12,23 persen (4,20 juta orang), pada September 2018 11,19 persen (3,87 juta orang), pada September 2019 sebesar 10,58 persen (3,68 juta orang).
Wabah Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan naik di 2020.Tercatat pada September 2020 jumlah orang miskin 4,12 juta orang atau 11,84 persen. Pada September 2021 turun menjadi 11,25 persen atau sejumlah 3,93 juta orang.
“Kondisi ini perlu kita syukuri (karena) program (penurunan) kemiskinan oleh pemerintah masyarakat, partai politik, LSM dan keagamaan terjadi dampak positif dengan adanya terjadi penurunan kemiskinan,” ungkapnya.
Selain itu, angka penurunan kemiskinan nasional lebih rendah dari Jateng, namun angka kemiskinan nasional lebih rendah dengan 9,54 persen. Meski begitu, penurunan kemiskinan di nasional hanya 0,17 persen poin.
Sedangkan dari kondisi kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia, ada sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan angka kemiskinan. Sementara itu, 25 provinsi lain mengalami penurunan angka kemiskinan.
Aceh menjadi provinsi tertinggi dalam persentase penurunan kemiskinan dengan 0,89 persen poin (43,44 ribu jiwa). Namun secara jumlah, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penurunan warga miskin terbanyak, yakni 102,57 ribu jiwa.
Wagub Jateng Taj Yasin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat di Provinsi Jateng atas penurunan angka kemiskinan yang masif tersebut. Dia meminta agar semua pihak lebih semangat lagi dalam bekerja untuk menekan angka kemiskinan di Jateng.
Penurunan kemiskinan itu, katanya, tak lepas dari berbagai program yang telah digulirkan pemerintah. Seperti renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jambanisasi, bantuan kepada keluarga miskin, pemasangan listrik gratis dikelola ke dalam satu program unggulan, yakni Satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Satu Desa Dampingan. Bukan hanya itu, dalam pelaksanaannya juga dikerjakan secara gotong-royong mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa.
“(Program) Desa Dampingan ini telah direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Itu juga dirasakan masyarakat, dan (pemerintah) kabupaten/kota menyampaikan ini efektif,” tandasnya.
Penurunan kemiskinan tersebut mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim saat bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Kami sengaja belajar dari best practice di Jawa Tengah karena di Indonesia atau nasional termasuk yang terbaik,” kata Wagub yang akrab disapa Nunik jauh-jauh datang dari Lampung untuk belajar cara Jateng tekan angka kemiskinan.
Ganjar pun memaparkan berbagai upaya Pemprov Jateng di antaranya memajukan UMKM dengan melibatkan berbagai macam pendanaan, mulai dari Baznas, CSR Perusahaan, hingga Filantropi. Ganjar juga menjelaskan bagaimana memahamkan masyarakat pada ekonomi digital.
Apresiasi juga disampaikan Pakar Demografi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Profesor Saratri Wilonoyudho, bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan, indikatornya adalah cepatnya penyesuaian ekonomi kerakyatan pasca pandemi Covid-19. “Usaha mikro menengah kena imbas Covid-19. Namun Jateng cepat adaptif bangkit dan menyesuaikan diri dengan perkembangan baru sehingga menghasilkan pendapatnya yang seperti dulu lagi,” ujarnya belum lama ini.
Indikator kedua, paparnya, adalah dengan program-program pembangunan yang diinisiasi oleh Gubernur Ganjar seperti bantuan RTLH, bantuan mikro kecil menengah, bantuan sarana prasarana yang menunjang munculnya ekonomi kreatif (desa wisata). “Sarana prasarana itu yang akhirnya mendukung kelancaran usaha ekonomi menengah,” lanjutnya.
Selain kebijakan dan program pembangunan, pengentasan kemiskinan di Jateng tidak lepas dari sosok Ganjar Pranowo. Saratri menilai politikus berambut putih itu responsif, kreatif, dan terbuka.
“Saya pikir dari Jateng sangat kreatif. Pak Ganjar sangat dinamis dan respon cepat sekali. Beliau juga gencar di medsos mengikuti perkembangan, dan adaptif juga sagat terbuka menerima masukan dari pakar. sekali lagi saya sebutkan responsif, kreatif dan terbuka,” ungkapnya.
Ganjar disebutnya juga melewati batas birokratif. Bukan hanya pandai berkomunikasi dengan dinas terkait dan kepala daerah tingkat bupati/walikota, juga sering terjun langsung ke masyarakat. “Tidak memandang sekat, ketemu rakyat kecil tidak perlu birokratif. Ini menguntungkan Pemprov maupun daerah. Gaya kepemimpian itu bisa diadopsi oleh daerah lain,” terangnya.
Dari gaya kepemimpinannya itu, Ganjar mampu mengidentifikasi permasalahan dengan cepat dan tepat. “Ibarat dokter, diagnosanya tepat, sehingga memberi obatnya juga tepat sasaran. Itu yang terjadi di Jawa Tengah,” imbuhnya.
Saratri berharap, angka kemiskinan di Jawa Tengah terus bisa turun. Tentu dengan mengoptimalkan program-program yang sudah berjalan dengan baik. “Dan, perlu dibuatkan pusat ekonomi baru yang bukan hanya bergantung pada sumber daya alam. Tadi saya katakan ekonomi kreatif tadi,” tandasnya. (ahr/ida)
