RADARSEMARANG.COM, Semarang – Pemprov harus bisa melakukan akselerasi program pengentasan kemiskinan Jateng. Mengingat sudah ada penurunan angka kemiskinan meski baru 0,32 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Provinsi Jateng menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,32 persen atau 102,57 ribu orang. Dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa. “Angka kemiskinan turun itu sudah bagus. Selanjutnya adalah harus ada alokasi anggaran untuk program akselerasi pengentasan kemiskinan,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jateng Riyono.
Ia menambahkan ada dua hal yang harus dilakukan Pemprov dalam melakukan inovasi akselerasi pengentasan kemiskinan. Pertama melahirkan program dan anggaran berbasis kebutuhan lokal. “Pengentasan kemiskinan tidak bisa disama ratakan programnya, Jika sama bisa dipastikan hasilnya tidak maksimal,” ujarnya.
Untuk pengentasan kemiskinan di desa, Pemerintah bisa fokus dengan program pertanian, meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pertanian. Atau masyarakat pesisir, meningkatkan pendapatan dengan disupport alat-alat melaut, libatkan ahli, dan melibatkan anak-anak muda dalam programnya. “Perlu dibentuk jaringan ekonomi, dan itu seharusnya dilakukan Pemerintah dan atau BUMN/BUMD,” tegasnya.
Riyono meminta ada pendampingan terhadap desa-desa yang masuk kedalam program pengentasan kemiskinan. Mulai BUMN, BUMD, maupun perusahaan asing yang masuk Jateng. “Kita dapat berkolaborasi dengan perusahaan besar nasional dan asing. Misalnya 1 BUMN pegang 5 desa, 1 perusahaan asing pegang 5 desa. Jadi bisa lebih cepat pengentasan kemiskinan,” tambahnya. (fth)
