RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perubahan stuktur kelembagaan terhadap penanganan sampah. Pasalnya selama ini Dinas Lingkungan Hidup masih bekerja sebagai regulator sekaligus operator.
Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar menyampaikan semestinya DLH di tingkat daerah dapat bekerja lebih optimal bila kedua pekerjaan itu dikelola secara terpisah.
“Misalnya saat ini permendagri sudah mengelurkan bagaimana daerah melakukan retribusi yang benar. Variabelnya adanya biaya jasa pengelolaan sampah. Bukan suka-suka satu keluarga seribu sebulan,” ujarnya kepada RADARSEMARANG.COM.
Padahal pengelolaan sampah bukan pekerjaan sambilan. Karena di dalamnya terdapat manajemen, SDM, teknologi, skill, pengetahuan, kelembagaan, dan sebagainya. Kemendagri telah mendorong agar daerah memiliki kelembagaan operasional dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Ia mengakui dua tahun masa pandemic covid-19 terakhir kondisi penanganan sampah di Indonesia tidak kunjung membaik. Rata-rata 41-42 persen sampah masih ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sedangkan 66,81 persen TPA di Indonesia dioperasikan terbuka atau open dumping.
Di samping itu, berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah menjadi urusan wajib. Namun belum menjadi prioritas. Anggaran pengelolaan sampah di daerah pun dinilai kurang memadai. Yaitu rata-rata 0,05-0,07 persen dari total APBD.
“kebanyakan 60 persen habis untuk belanja anggaran pegawai, persoalan politik anggaran ini atasi,” imbuhnya.
Dikatakan misi pembangunan industrialisasi pengelolaan sampah perlu didorong pemerintah. Sehingga partisipasi pihak swasta dapat lebih besar dan professional untuk membantu mengatasi permasalahan sampah.
Kemudian tak kalah penting upaya pelibatan teknologi tinggi perlu dimulai. Lalu upaya kampanye gaya hidup minim sampah untuk mendorongan kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah harus terus digalakkan secara masiv. (taf/bas)
