RADARSEMARANG.COM, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng harus mengintervensi pengembangan kampung wisata dengan kebijakan anggaran. Dengan begitu, maka destinasi wisata bisa lebih berkembang. Sehingga bisa memberikan kontribusi untuk ekonomi masyarakat Jateng.
“Saya sudah bertemu dengan Pokdarwis di Kota Semarang dan berdiskusi. Bersama untuk memperjuangkan alokasi dana desa wisata dari Pemprov Jateng yang selama ini hanya di kabupaten,” kata Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono saat menyerap aspirasi di Kampung Jawi, Desa Sukorejo, Gunungpati.
Pemprov Jateng harus mengintervensi kampung wisata di kota-kota metropolitan di Jateng. Tidak hanya Semarang, tapi juga di Solo, Pekalongan, Tegal, Magelang, dan Salatiga. “Ini kota-kota yang kita dorong mendapatkan atensi kebijakan anggaran dari pemprov Jateng,” ujarnya.
Dengan intervensi dari Pemprov Jateng, desa atau kampung wisata di kota metropolitan di Jateng bisa lebih tumbuh dan berkembang. Di Kota Semarang misalnya, kata Agung, ada lebih dari 50 kampung atau kelompok wisata yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Jika semua digarap serius, tentu bisa menjadi salah satu destinasi yang dituju wisatawan baik lokal maupun mancanegara dengan menghadirkan budaya-budaya lokal yang nantinya membangun kesejahteraan warga Kota Semarang. “Ini butuh intevensi dari pemerintah Jateng. Tidak bisa hanya sendiri,” tambahnya.
Sektor wisata di perkotaan harus digarap dengan serius. Sehingga bisa memberikan manfaat langsung baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Sebab, jika kunjungan meningkat bisa berdampak pada perekonomian. “Apalagi di tengah pandemi Covid-19, gerakan wisata sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya. (fth/ida)
