Respons UU HPP, Pemprov Jateng Perkuat Literasi Keuangan UKM

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Pemberlakuan UU Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) akan meringankan pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) berpenghasilan di bawah Rp 500 juta dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). Pemprov Jateng pun merespon hal tersebut, dengan melakukan literasi keuangan bagi para pengusaha sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng Ema Rachmawati mengatakan, pihaknya menyambut baik pemberlakuan UU HPP. Selama ini pajak menjadi masalah tersendiri bagi pelaku UMKM.

“Pajak itu, kalau pakainya omzet, nilainya besar sekali. Karena 0,5 persen dari omzet kan jadi gede banget. Akibatnya UKM mencatat cash flow-nya tidak besar, karena dihitung dari keuntungan saja. Ruginya pun dihitung oleh pajak. Keuntungan berapa itu, (pajak) hanya kurang lebih 12 persen dari keuntungan kan tidak besar,” kata Ema Senin (18/10/2021).

Ia menyebutkan, literasi keuangan menjadi kendala bagi UMK. Hal itu berdampak pada catatan dan pelaporan keuangan yang tidak jelas, antara modal, catatan alur uang, keuntungan, dan kerugian.

“Dari Kemenkop dan UKM serta dinas mendorong literasi keuangan, melatih manajemen keuangan untuk catat cash flow-nya. Paling tidak, dia punya tabungan, kan tahu nanti alur keuangan pinjam, keluar, dan modalnya,” urainya.

Ema menyebutkan, pelaku UKM yang memiliki penghasilan di bawah Rp 500 juta belum terkena pajak. Oleh karena itu, ia mendorong agar pengusaha berpenghasilan di atas satu miliar rupiah, disiplin melakukan pencatatan keuangan.

Ia juga mendorong penggunaan sistem keuangan digital, untuk pelaporan keuangan. Sekarang kan banyak sekali sistem keuangan berbasis IT, namun dalam UU Cipta Kerja ada standar khusus yang rencananya akan disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). “Semua boleh mengeluarkan sistem, namun ada standar minimal dalam komponen laporan keuangan,” pungkas Ema. (akr/ida)