Tuntaskan RTLH, Pemprov Jateng Tingkatkan Dana Bankeupemdes

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng terus mengejar penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak huni. Di awal tahun menjabat, pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen menargetkan sebanyak 1.582.024 rumah diperbaiki. Itu termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018, di tahun 2020 tersisa 827.009 unit untuk diselesaikan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jateng Arief Djatmiko  mengatakan, setiap tahun target perbaikan RTLH di Jateng adalah 100 ribu unit. Di tahun 2019 jumlah peningkatan kualitas RTLH tersebut melebihi target, hingga lebih dari 102 ribu unit.

Target tersebut dicapai dengan sinergi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, ada pula peran serta dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pemerintah desa melaui dana desa (DD) dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (corporate social responsibility).

“Meski dari target by name by address (BNBA) RPJMD Provinsi Jateng tinggal menyisakan 827.009 unit RTLH, namun masih terdapat tambahan data RTLH dari evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya, Jumat (3/9/2021).

Bahkan, walau setiap tahun pihaknya melakukan intervensi untuk perbaikan RTLH, tetapi saat ini jumlahnya masih sangat banyak. Yaitu 1.632.071 unit RTLH yang harus diperbaiki. Rinciannya 827.009 adalah data dari RPJMD dan 805.062 merupakan data baru, dari updating DTKS.

Namun demikian, di tahun 2022 dana stimulan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) untuk perbaikan RTLH dari APBD Provinsi Jateng, direncanakan naik. Dari semula Rp 12 juta per unit, menjadi Rp 17 juta per unit rumah. “Itu dilakukan, untuk lebih meningkatkan kualitas rumah yang diperbaiki,” tandasnya.

Dia tidak menepis kondisi pandemi Covid-19 memengaruhi alokasi perbaikan RTLH. Pemerintah daerah banyak melakukan refokusing dana peningkatan kualitas  RTLH dalam rangka penanganan kemiskinan tersebut. “Di tahun 2020 kemarin, kita berhasil merenovasi 75.230 unit RTLH,” urainya.

Terakhir, ia berharap agar mereka yang merasa berhak dibantu perbaikan RTLH-nya, segera menghubungi pemerintah desa setempat. Hal itu agar yang bersangkutan bisa masuk dalam usulan musyawarah desa (musdes). Sedangkan yang belum masuk DTKS, dapat segera didaftarkan ke basis data terpadu milik Dinas Sosial.

“Apalagi sistem kita sudah terkoneksi dengan sistem cari BDT (Basis Data Terpadu) milik Dinsos. Sehingga kalau sudah masuk ke sistem Dinsos, maka akan terdaftar ke kita,” pungkas Arief. (akr/ida)