RADARSEMARANG.COM, Semarang – Sektor perekonomian masih menjadi perhatian utama pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jateng Tahun Anggaran 2020. Menyusul turunnya performa sektor pendapatan dan naiknya angka kemiskinan dan pengangguran.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menuturkan pendemi Covid-19 yang meluas mulai Maret hingga Desember 2020, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jateng merosot tajam. Semula tahun 2019 di angka 5,4 persen, tahun 2020 turun hingga mencapai -2,65 persen. Angka tersebut lebih rendah dari nasional yang sebesar -2,07 persen.
“Padahal dari 2014 hingga 2019, kita selalu mengalami peningkatan. Bahkan pertumbuhannya bisa melampaui nasional,” ujarnya saat menyampaikan LKPJ pada Rapat Paripurna di lantai 4 gedung DPRD Jateng, Senin (22/3/2021).
Perlambatan ekonomi memberikan dampak negatif. Jumlah pengangguran terbuka dan kemiskinan di Jateng meningkat tajam. Tercatat tingkat pengangguran pada Agustus 2020 mencapai 6,48 persen. Naik 2,04 persen dari bulan yang sama tahun 2019. Yakni 4,44 persen.
“Hampir semua provinsi di pulau Jawa seperti Jatim, Jabar, Bantem, DKI Jakarta mengalami. Dan TPT Jateng terbilang cukup rendah dibanding nasional yang mencapai 7,07 persen,” lanjutnya.
Sementara jumlah penduduk miskin pada September 2020 mencapai 4,3 juta orang (11,84 persen). Meningkat dari Mei 2020 yang masih diangka 3,98 juta (11,41 persen). Jumlah teesebut lebih tinggi dari nasional yang sebesar 10,19 persen.
“Jika dibandingkan September 2019 sejumlah 3,679 juta, tahun 2020 bertambah 440 ribu penduduk miskin di Jateng,” katanya.
Selain dua sektor tersebut, disampaikan pula peningkatan indeks Gini (ketimpangan), Indeks Reformasi dan Birokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan indeks williamson (indeks pembangunan), inflasi dan Nilai Tukar Petani.
Berdasar pada laporan tersebut, Ganjar pun mencanangkan empat prioritas pembangunan daerah pada tahun 2021 agar Jateng dapat bangkit dari dampak pandemi. Di antaranya mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan kapaitas SDM, peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana. Serta pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.
“Tentu saja tujuan akhirnya mewujudkan visi RPJMD 2018-2023 menuju Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari tetap mboten korupsi mboten ngapusi,” pungkasnya.
Sementara itu setelah menerima laporan LKPJ, DPRD langsung membentuk Panitia Khusus untuk membahas laporan tersebut. Berbagai fraksi mengajukan wakilnya. Dan terpilihlah 20 anggota Pansus. Sriyanto Saputro sebagai ketua dan Anton Lami Suhadi sebagai wakilnya. “Baik saya mintakan persetujuan anggota terkait pansus ini. Sah ya,” ujar Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto saat meminta persetujuan pembentukan Pansus LKPJ. (akm/ida)
