RADARSEMARANG.COM, Semarang – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat sejumlah kepala daerah menunda pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST). Kabar tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dari kepala Kantor Regional VI PT Pos Jateng-DIJ Arifin Muchlis.
Menurutnya, adanya PPKM seharusnya tidak menjadi alasan untuk penundaan pembagian BST. “Saya tegaskan nggak usah ragu, tetap saja dibagi. Tidak perlu menunggu PPKM selesai, hanya saja harus dibatasi,” ujar Ganjar saat memantau pelaksanaan pembagian BST di kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Rabu (13/1/2021).
Ganjar meminta daerah bekerja sama dengan PT Pos dan aparat terkait seperti TNI/Polri dalam rangka pengaturan itu. Jika memang ada penerima yang tidak mau datang, maka bisa dikerjasamakan dengan TKSK untuk mengantar ke rumah masing-masing.
“Harapan saya ada kerja sama antara kecamatan, Babinsa, Babhinkamtibmas biar semua tertib. Silahkan dibuat rekayasa dengan bentuk apapun, asal jangan ditunda, karena masyarakat memang membutuhkan,” tegasnya.
Ganjar juga meminta kepala daerah ikut menyosialisasikan pada masyarakat siapa yang berhak mendapatkan BST itu. Sebab tahun ini memang agak berbeda dari penyaluran tahun sebelumnya. “Dibantu sosialisasi, siapa yang berhak siapa yang tidak. Argumenasinya apa semua sudah tahu, tinggal disampaikan pada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional VI PT Pos Jateng-DIJ, Arifin Muchlis menyebut, ada sebanyak 1,2 juta masyarakat Jateng yang menerima BST sebesar Rp 300 ribu dari pemerintah pusat. Tahap pertama sudah didistribusikan dan ditargetkan selesai pada akhir Januari ini. “Selain di kantor Pos, tahun ini pembagian kami lebarkan hingga ke kecamatan dan kelurahan untuk menghindari kerumunan,” kata Arifin.
Bahkan, lanjutnya, juga melakukan pengantaran ke rumah untuk difabel, lansia dan yang sakit. Ia membenarkan bahwa ada sejumlah kepala daerah yang meminta penundaan pembagian BST. Namun setelah mendapat ketegasan gubernur, Arifin mengatakan akan tetap melaksanakan pembagian sesuai jadwal.
“Nantinya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini. Harapan kami, BST ini segera bisa direalisasikan karena ini program pemerintah,” tuturnya. (ewb/zal)