RADARSEMARANG.COM, Semarang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah mendesak pemerintah dapat membantu pengadaan alat deteksi covid bagi pondok pesantren. Usaha ini untuk dapat menekan terjadinya klaster yang ada di sana.
Ketua FPKB DPRD Jateng Sarif Abdillah menuturkan, selama ini ponpes memang memiliki banyak keterbatasan dalam menerapkan pola kehidupan baru saat pandemi. Hal ini terjadi karena tidak semua ponpes memiliki anggaran besar untuk menyediakan fasilitas dan alat deteksi yang mumpuni guna mencegah klaster ponpes terjadi.
“Hal ini diperparah penerapan sosial distancing sulit dilakukan di ponpes. Karena daya tampung asrama terbatas sehingga mau tidak mau santri memang harus menggunakan bersama-sama fasilitas yang ada,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya meminta pemerintah dapat menindaklajuti secara riil. Program penanganan covid di ponpes yang telah dirancang sebelumnya. Salah satunya dengan membantu penyediaan alat deteksi dini.
Anggota Komis B DPRD Jateng ini mencontohkan penyediaan alat “GeNose” dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dirasa sangat membantu ponpes melakukan screening awal. Mengingat alat tersebut dapat mendeteksi Covid-19 dalam waktu 80 detik. “Pemerintah bisa membantu misalnya memberikan bantuan alat itu, karena harganya cukup terjangkau. Sehingga deteksi dini di pesantren juga bisa terus dilakukan,” lanjutnya.
Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jawa Tengah Abu Khoir membenarkan bahwa proses screening santri saat memasuki pesantren belum merata. Karena keterbatasan biaya yang dialami pengelola ponpes.
“Memang masih ada yang lemah, karena tidak semua pesantren mampu menggelar rapid tes,” katanya.
Meskipun begitu pihaknya mengaku tetap berupaya sekuat tenaga agar dapat menyesuaikan diri dengan pola kehidupan baru. Demi menjaga seluruh warga ponpes terbebas dari covid-19. (akm/ton/bas)
