RADARSEMARANG.COM, Semarang – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam kontestasi Pilkada Serentak. Netralitas ASN, menurut Ganjar, sangat penting.
Hal itu disampaikan Ganjar usai pengarahan di acara Sosialisasi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menjelang Pilkada Serentak 2020 dan Monitoring Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIJAPTI se-Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jateng, Senin (9/11/2020).
“Kami mau sosialisasi bagaimana mengisi jabatan-jabatan yang kosong, promosi, mutasi, jelang Pilkada lagi. Nah biasanya di dalam praktiknya seringkali menjelang pilkada diganti-ganti,” kata Ganjar.
Terkait pergantian, kata Ganjar, ada aturan dan pedoman yang mesti diperhatikan. Ganjar pun meminta pada pelaksanaannya nanti, hal itu tidak terkait dengan pilihan politik. “Kalau mau dipaksa-paksa ya jangan. Biarkan ASN itu betul-betul bisa melakukan tugasnya dengan nyaman dan tenang. Tidak dibatasi oleh politik,” ujar Ganjar.
Terlepas dari hal itu, Ganjar juga meminta agar ASN tahu diri. Dalam artian, tidak lantas melakukan manuver dengan mendekati blok-blok yang terlibat langsung pada Pilkada dengan tujuan tertentu.
“Semua juga mesti tahu diri. ASN-nya sendiri, tidak juga merapat-rapatkan diri kepada blok-blok itu. Kalau itu terjadi, biasanya kesemrawutan akan mulai muncul,” kata Ganjar.
Ganjar kembali menegaskan, soal pentingnya netralitas ASN. Terutama di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada serentak. Ganjar berharap, kontestasi politik ini tidak sampai mengganggu pelayanan publik.
“Menjaga netralitas itu penting. Sehingga layanan publik tidak terganggu, masyarakat terlayani dengan baik dan Pilkada berjalan lancar,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Fajar SAKA menyebut, hingga hari ini sudah ada 24 pelanggaran ASN yang ditemukan Bawaslu. Setidaknya ada 86 ASN yang telah direkomendasikan untuk disanksi ke Komisi ASN.
“Sebagian besar sudah ditangani. Harapan kami bisa berkurang. Sosialisasi ini bisa mewujudkan hasilnya, sehingga tidak banyak lagi ASN yang melakukan pelanggaran,” ucap Fajar. (bis/lhr/ida/bas)
