RADARSEMARANG.COM, Semarang – Pembebasan lahan tol Semarang-Demak harus segera diselesaikan maksimal akhir 2020. Kementerian Keuangan sudah menyediakan anggaran Rp 1,3 triliun untuk pembebasan lahan tersebut. Hanya saja, sampai September, persentase pembebasan seksi I baru sebanyak 5 dari 426 bidang atau sekitar 9,63 persen, dan seksi II baru 227 dari 1.314 bidang atau 31,87 persen. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lambannya pembebasan lahan.
Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri berharap Kementerian Keuangan dapat segera mencairkan anggaran untuk pembebasan lahan sebesar Rp 1,3 triliun tersebut. “Kami siap membantu dalam mempercepat proses tersebut,” katanya.
Jika anggaran tersebut dapar segera cair, pihaknya pada Desember mendatang, target pembebasan lahan yang mencapai 90 persen dapat tercapai. “Sehingga pada 2021 mendatang pekerjaan konstruksi dapat segera dilakukan,” ujarnya saat meninjau lokasi pembangunan jalan tol di Kecamatan Sayung, Demak, kemarin.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menambahkan, setelah ada anggaran Rp 1,3 triliun, jangan ditunda lagi pembebasan lahan, terutama yang milik warga. Ia meminta agar semua bekerja keras dan pembebasan Tol Semarang – Demak selesai akhir 2020. Wacana pembangunan tol ini sudah sejak 2016 dan penentuan lokasi sudah ada. Karena tidak segera dieksekusi, masyarakat yang kena rob makin menderita. “Mereka tidak bisa melakukan perbaikan rumah maupun lingkungan tapi tidak dibayar,” katanya.
Hadi mencontohkan di Desa Sidogemah ada 513 bidang tanah, yang 70 persennya rumah warga; 84 bidang di Kadilangu berupa tanah wakaf, dan 64 bidang berupa tanah kas desa. Dari total 1.605 bidang dengan luas 5.351.033 meter persegi, yang tersebar di 6 kecamatan dan 15 desa, baru 274 bidang atau atau 17,07 persen yang dibebaskan. “Memang yang terbanyak ada di sesi I yang terendam air,” katanya.
Politisi PKS ini menambahkan, untuk seksi I yang berupa tanggul laut, Hadi mendesak agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang segera menentukan status apakah termasuk matra darat atau matra laut. Karena ini menentukan dibayar atau tidak masyarakat. Ada 291 bidang sertifikat yang menunggu kejelasan di sesi I. “Kami berharap tetap dianggap sebagai matra darat agar masyarakat dapat ganti rugi,” ujarnya.
Terpisah, Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Soni Widi Nugroho mengakui, perkembangan pembebesana lahan memang belum ada yang signifikan. Namun dengan segera turunnya anggaran, pihaknya optimistis pada November- Desember sudah dapat dilakukan pembayaran ganti untung lahan. Sehingga pada 2022 bisa segera dilakuakn pekerjaan konstruksi. “Untuk seksi II proses pembebasan tidak ada permasalahan serius. Cuma memang masih perlu adanya negosiasi lanjutan bagi lahan yang berstatus milih yayasan,” katanya.
Seperti diketahui, proyek tol sepajang 27 Km ini menghabiskan Rp 6,8 triliun yang terdiri atas dua sesi. Sesi I sepanjang 10, 69 Km berupa tanggul laut dan sesi II sepanjang 16,31 Km direncanakan selesai 2022. (fth/akm/aro/bas)
