Kebocoran PDAM di Daerah Rata-Rata Sebesar 29 Persen

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Hingga saat ini masih ada beberapa pekerjaan di Jawa Tengah yang harus dibereskan. Namun pekerjaan-pekerjaan tersebut banyak yang bukan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara langsung.

Hal itu dikatakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai menerima laporan hasil pengawasan BPKP semester I tahun 2020 dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Wasis Prabowo, di Gubernuran, Kamis (13/8/2020).

“Ada banyak pekerjaan di Jawa Tengah yang musti kita bereskan. Tapi memang sebagian besar tidak langsung dalam kewenangan provinsi,” kata Ganjar. Pekerjaan yang tidak beres tersebut di antaranya masalah kebocoran PDAM di kabupaten/kota dengan rata-rata sebesar 29 persen.

Bahkan ada satu kota di Jawa Tengah yang kebocorannya sangat tinggi, mencapai 51 persen. Sementara batas maksimal kebocoran adalah 20 persen. “Nah itu akan kita perbaiki,” tuturnya. Kemudian yang masih mendapatkan catatan dari BPKP kondisi komoditi gula.

Dikatakan Ganjar, kondisi gula di Jateng musti serius ditangani. Hal itu karena banyak pabrik gula tidak mendapatkan suplai tebu dari petani. “Sayangnya ini tidak langsung dalam kewenangan kita. Jadi tidak mudah kita melakukan satu tindakan yang serta merta tetapi akan kita surati satu persatu untuk bisa kita selesaikan,” katanya.

Selain masalah gula, salah satu BUMD yaitu BKK juga mendapatkan perhatian sehingga diperlukan dorongan serius untuk perbaikan. Untuk hal ini Ganjar mengatakan sudah menyatukannya menjadi PT BKK agar lebih mudah terkontrol dengan baik.

Hal lain yang harus diselesaikan adalah masalah sertifikasi tanah untuk bidang jalan, bidang balai besar wilayah sungai atau PSDA yang secara ukuran sangat panjang, besar, dan luas. Menurut Ganjar, untuk menyelesaikan itu diperlukan perbaikan sistem atau pola dari BPN.

“Kalau ini (jalan, sungai, dan wilayah PSDA) kan panjang dan besar. Kalau polanya tidak diubah dari BPN maka achievement kita menunggu diperiksa satu-satu,” katanya. Ia juga menegaskan dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang bukan di bawah kewenangan Pemprov akan dilakukan pemetaan.

Mana pekerjaan di Jawa Tengah yang masuk program nasional dan dikelola oleh pemerintah pusat. Setelah itu akan dikomunikasikan dengan instansi vertikal. “Yang nanti (kewenangan) sendiri akan dikerjakan untuk dibereskan,” tuturnya.

Misalnya masalah embung di Wonogiri dan Karanganyar. “Satu hanya masalah pintu air yang desainnya kurang pas. Satunya seperti mangkrak begitu, nanti dua ini akan kita perbaiki,” tuturnya. (ewb/ida/bas)