Pemprov Jateng Siapkan Skenario Pembelajaran Tatap Muka

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Pemprov Jateng tengah mempersiapkan skenario pembelajaran tatap muka. Hal ini menyusul rencana pemerintah pusat yang kembali mengizinkan pembelajaran di sekolah dengan metode tatap muka. Pembelajaran offline ini tidak hanya berlaku di zona hijau, namun juga di luar zona tersebut.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sudah meminta dinas terkait untuk memikirkan skenario pembelajaran di sekolah menggunakan model tatap muka.

“Hari ini (Kemarin) kami rapatkan. Soal sekolah tatap muka itu, saya minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng segera menyiapkan dengan baik, dan harus memegang protokol kesehatan,” tutur Ganjar kepada RADARSEMARANG.COM, Rabu (29/7/2020).

Dikatakan, dalam penerapan skenario tersebut, protokol kesehatan ketat tetap dilakukan. Selain itu, Ganjar juga meminta Disdikbud Jateng berkomunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Kominfo untuk mengetahui peta lokasi Covid-19 di Jateng.  Sebab, dua instansi itu mengetahui peta mana daerah yang masuk zona kuning atau hijau.

“Nah di desanya yang sudah ada sekolah, bisa dipilih dulu. Terus latihan dulu untuk mempersiapkan mereka tatap muka. Ya, sarana prasarananya, gurunya, dan protokol kesehatannya,” katanya.

Setelah itu, pembatasan jumlah siswa yang belajar juga menjadi perhatian. Dalam masa percobaan itu, Ganjar meminta agar tidak semua siswa diperbolehkan masuk ke sekolah secara bersama-sama.

“Mau berapa dulu siswa yang boleh masuk sekolah dan berapa yang harus belajar di rumah? Ndak boleh bareng-bareng. Kalau itu bisa diuji coba dan berjalan, mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan,” harapnya.

Ditanya kapan pelaksanaan sekolah tatap muka itu? Ganjar mengatakan masih menunggu perkembangan. Meski begitu, sejumlah persiapan untuk melakukan sekolah tatap muka sudah dilakukan jauh-jauh hari. “Sampai hari ini kita daring dulu, belum ada yang masuk,” tegasnya.

Plt Kepala Disdikbud Jateng Padmaningrum menerangkan, ada tiga skenario yang mungkin akan diberlakukan apabila sekolah tatap muka dilaksanakan.  Tahap pertama, kata dia, dengan uji coba satu kabupaten satu sekolah. Tahap kedua, penambahan di daerah yang sudah masuk zona hijau dan tahap ketiga adalah penambahan jumlah siswa. “Jadi bertahap dan dengan melihat kesiapan daerah serta sekolah masing-masing,” ujar Padmaningrum.

Tentunya, lanjutnya, pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan ketat. Seperti pembatasan jumlah siswa di dalam kelas, kemudian pengurangan jam pelajaran. “Serta tidak ada moving class. Apabila terjadi kasus Covid-19 di sekolah, maka sekola ditutup kembali,” katanya.

Kepala SMK Negeri 7 Semarang Samiran menyambut baik rencana pemberian izin pembelajaran secara langsung atau tatap muka oleh Satgas Covid Pusat. Hanya saja, untuk penerapannya, pihaknya masih menunggu instruksi dari Disdikbud  Jateng.

Ia mengaku sekolahnya sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Jateng tentang pembukaan pembelajaran tatap muka. Bahkan, dalam rapat, pihaknya sudah menyampaikan agar siswa diperbolehkan mengikuti pembelajaran langsung. Hanya saja tetap dengan sistem gantian.“Jadi, masuknya siswa gantian dan pastinya penuh kehati-hatian, kontrol, serta mematuhi protokol kesehatan. Hal itu juga sudah kami rapatkan bersama pemprov,”ujarnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekola (MKKS) Jateng ini menyarankan agar Disdikbud melakukan verifikasi secara langsung mengenai kesiapan sekolah sebelum pembelajaran tatap muka diizinkan.  “Selain itu, ada persyaratan lainnya, di mana sekolah harus menyiapakan kurikulum darurat Covid, yaitu kurikulum pelajaran pokok agar memangkas waktu pelaksanaan pembelajaran,” katanya.

Ia mengaku, mendapat keluhan dari para siswa mengenai pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Siswa sudah jenuh mengikuti pembelajaran daring.“Apalagi di SMK yang seharusnya ada materi praktik. Karena itu, kami minta agar pemerintah mengizinkan siswa mengikuti pembelajaran tatap muka,” harapnya.

Kepala SMK Negeri 8 Semarang Harti juga mengaku, sekolahnya telah berkoordinasi dengan Satgas Covid Kota Semarang. Selain itu, sekolahnya juga sudah melakukan jajak pendapat dengan pemerintah.  “Dalam jajak pendapat itu kami mengusulkan agar siswa diizinkan mengikuti pembelajaran tatap muka dengan kuota sepertiga setiap sifnya,” jelasnya.

Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi mengatakan, para guru yang tidak mampu secara mandiri bisa memilih materi pembelajaran Kurikulum 2013 (K13), nantinya bisa menggunakan esensi PJJ. Ia berharap, meski dengan waktu yang terbatas, isi materi yang disampaikan benar-benar tepat, tidak melebar ke mana-mana.

PGRI Jateng juga menemukan fenomena baru terkait kebijakan penggunan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), untuk membantu siswa dalam memenuhi kuota internet dalam PJJ.

“Jadi, meski diperbolehkan, dari komunikasi yang kita lakukan dengan sejumlah sekolah, ternyata tidak mudah. Apalagi petunjuk teknisnya belum ada, sehingga sekolah masih ragu-ragu,”kata pria yang juga Rektor Universitas PGRI Semarang (Upgris) ini. (ewb/jks/aro/bas)