RADARSEMARANG.COM, Demak – Progres pembangunan jalan tol Semarang-Demak dipantau langsung Gubernur Ganjar Pranowo. Saat sidak jalan tol di seksi 2 Karangtengah kemarin (1/7/2020), Ganjar mendorong adanya percepatan pembangunan jalan tol tersebut.
Sebab, dari 16,31 km panjang jalan tol sesi I (Sayung-Demak Kota), progres pembangunannya baru mencapai 8 persen. Ganjar berharap jalan tol Semarang-Demak bisa segera mengatasi kemacetan di perbatasan Sayung dan Genuk. Selain itu, bisa membantu mengatasi dampak rob dan abrasi di pesisir Sayung, Demak.
“Kami kesini bersama Bapak Kajati Jateng (Priyanto) agar bisa melihat secara langsung proses pembangunan tol ini telah dimulai. Termasuk bagaimana proses pembebasan lahan untuk tol,” ujar Ganjar kepada RADARSEMARANG.COM.
Menurut Ganjar, sambari bekerja, progres pembebasan lahan tol tetap dijalankan, utamanya tanah yang kena rob di wilayah Sayung. “Selesaikan tanah yang kena rob, sehingga progresnya tetap bagus. Cicil terus ruas tol ini. Untuk pembebasan tanah biar BPN (Badan Pertanahan Nasional) lakukan kajian terkait status tanah yang kena rob tersebut. Masyarakat tidak perlu takut. Kita kawal bersama, sehingga tidak ada yang dirugikan,” katanya.
Ganjar menambahkan, saat bertemu Presiden Jokowi di Demak, pihaknya telah meminta langsung pemerintah pusat agar dibantu penanganan rob Sayung. Demikian pula rob di Pekalongan dan Brebes. “Kita harapkan jalan tol sebagai tanggul laut nanti bisa menyelesaikan rob yang ada. Kita sudah sampaikan ke presiden maupun kementerian terkait,” ujarnya.
Menurut Ganjar, yang masih menjadi persoalan pelik adalah pembebasan lahan tol di Sayung yang terkena rob. Tanah hilang tinggal air laut. “Kita serahkan ke BPN. Tunggu statemen BPN. Bagaimana mereka menilai masalah tanah rob ini. Perintah presiden agar bisa lancar semua dan tidak ada gangguan,” katanya.
Sudiyono dari Bina Marga Kementerian PUPR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak menyampaikan, tanah yang kena rob di Sayung luasnya mencapai 300 hektare. Sejauh ini belum ada solusi dan terus dikoordinasikan.
“Yang jelas, kita tunggu payung hukumnya. Apakah tanah kena rob itu dibebaskan atau seperti apa? Kita PPK hanya bisa menunggu dari BPN. Sebab, BPN sebagai pelaksana. Kalau kita disuruh bayar ya bayar sesuai appraisal yang ada,”ujarnya.
Tanah yang kena rob, lanjut Sudiyono, hanya dibatasi waring, sehingga masih sulit jika dibebaskan. “Jadi, di ruas seksi 1 Sayung ini masih terkendala tanah rob. Sedangkan, untuk seksi 2 progres pembangunanya baru 8 persen,”katanya.
Selain tanah rob, PPK pengadaan lahan tol juga sedang bersiap menggelar musyawarah lanjutan dengan warga Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung. Ini diperlukan untuk menyelesaikan proses pembyaran pembebasan tanah di desa tersebut.
“Minggu depan kita adakan musyawarah lagi. Semua terus berproses. Juli ini kita targetkan Sidogemah sudah selesai pembayaran. Yang sudah bebas baru 123 bidang tanah. Selebihnya kita nunggu musyawarah ini nanti,”ujarnya.
Secara keseluruhan, pengadaan tanah tol baru 10 persen yang dibebaskan pada 1998 dulu. Selebihnya, pembebasan lahan ditargetkan selesai 2021 termasuk tanah wakaf Kadilangu. “Sedangkan, untuk target selesai pembangunan fisik jalan tol pertengahan 2022. Ini target mundur karena terhadang Covid-19,”tandasnya.
Humas PT Pembangunan Perumahan (PP) Robby Suwarna mengatakan, pekerjaan jalan tol baru 10 persen. “Kita fokus membangun jembatan dulu serta menimbun tanah untuk jalan. Semua sudah lancar, termasuk persediaan material,”katanya. (hib/ewb/aro/bas)