RADARSEMARANG.COM, Semarang – Keberadaan Jawa Tengah sebagai market bencana patut mendapatkan perhatian serius. Untuk itu, anggaran terhadap bencana harus menjadi prioritas. Jika perlu dan memungkinkan, angkanya tidak terbatas sebagai upaya untuk penanggulangan yang optimal.
Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid menerangkan, ada sejumlah aspek penyelenggaraan bencana yang perlu diperhatikan. Mulai dari sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selain itu kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas. “Bencana selalu terjadi dan harusnya bisa diantisipasi agar bisa meminimalisir. Kami selalu memperjuangkan agar anggaran untuk bencana besar,” katanya dalam seminar “Tangguh Menghadapi Bencana” yang digelar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DRPD Jateng dan Pengurus Wilayah Lembaga Penangggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama (NU) Jateng di Ruang Badan Anggaran DPRD Jateng, Senin (9/3/2020).
Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidillah Shodaqoh menilai kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan sebuah keniscayaan bagi semua elemen masyarakat. Apalagi, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan kerawanan tinggi terjadi bencana. “Apalagi Allah tidak akan mengubah keseimbangan alam ini atau yang kita sebut sebagai bencana, sehingga manusia-manusia itu mengubahnya,” ujarnya.
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Sudaryanto mengatakan, Jateng merupakan salah satu daerah rawan bencana alam. Mulai dari banjir, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, puting beliung. Tapi ada ancaman lain yang kerap terlupakan, yakni sesar atau patahan. “Baru-baru ini terjadi di Magelang, sehingga sekira 243 warga terpaksa mengungsi, karena rumah-rumah mereka rusak,” jelasnya. (fth/ton/bas)
