Soal Rumah Sakit ‘Nakal’ yang Sengaja Covidkan Pasien, Ganjar: Ini Sudah Terjadi di Jateng

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Sejumlah rumah sakit diduga memanipulasi data kematian pasien.  Pasien yang sebenarnya meninggal bukan akibat Covid – 19, namun dalam data yang dikeluarkan rumah sakit disebutkan penyebab meninggal karena Covid – 19. Diduga hal itu dilakukan sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan anggaran penanganan Covid-19 dari pemerintah.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, “kenakalan” yang dilakukan rumah sakit tersebut sudah menjadi rahasia umum. “Tadi saya diskusi banyak dengan Pak Gubernur, salah satunya adalah tentang definisi ulang kasus kematian selama pandemi. Definisi ini harus kita lihat kembali, jangan sampai semua kematian itu selalu dikatakan akibat Covid-19,” kata Moeldoko usai bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantor gubernuran, Kamis (1/10/2020).

Karenanya, Moeldoko meminta harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan pada masyarakat ini segera tertangani. Moeldoko mencuatkan isu tersebut saat menemui Ganjar untuk membahas sejumlah hal terkait penanganan Covid-19.

Ia mengatakan bahwa isu rumah sakit ‘mengcovidkan’ semua pasien yang meninggal tersebut bentuk pembohongan publik. Sebab, lanjutnya, sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, didefinisikan meninggal karena Covid-19.  Padahal sebenarnya hasil tesnya negatif.

“Ini perlu diluruskan, agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu,” ujarnya.

Ganjar pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Moeldoko tersebut. Isu itu sebenarnya sudah didengar olehnya dan membuat keresahan di masyarakat. Bahkan, kejadian itu sudah pernah terjadi di Jawa Tengah. “Tadi Pak Moeldoko tanya, itu bagaimana ya banyak asumsi muncul semua yang meninggal di rumah sakit dicovidkan. Ini sudah terjadi di Jawa Tengah,” kata Ganjar.

Tentunya rumah sakit yang melakukan tindakan tersebut jelas-jelas melakukan pembohongan publik dan meresahkan masyarakat. “Ada orang diperkirakan Covid terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif. Ini kan kasihan. Ini contoh-contoh agar kita bisa memperbaiki hal ini,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar menegaskan sudah menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Tengah dan pihak terkait. Dari rapat itu diputuskan, sebelum menentukan atau mengekspos data kematian, mereka yang meninggal harus terverifikasi.

“Seluruh rumah sakit di mana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa,” katanya.

Catatan tersebut diserahkan kepada Pemprov Jateng untuk kemudian dilakukan verifikasi. “Catatan itu harus diberikan kepada kami, untuk kami verifikasi dan memberikan statemen ke luar,” terangnya.

Memang dengan sistem itu, maka akan terjadi delay data soal angka kematian. Namun, menurutnya, delay data itu lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Covid di Ponpes

Sementara itu, munculnya klaster pondok pesantren (ponpes) menjadi perhatian khusus Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen. Menurut Gus Yasin –sapaan akrabnya–  kunci penanganan Covid – 19 di ponpes berada di tangan kiai. Sehingga dibutuhkan kerja sama antara ulama dan pengelola ponpes dengan pemerintah.

Taj Yasin mengatakan, sinergi beberapa elemen tersebut untuk mempermudah penanganan. Apalagi sosok kiai menjadi sentral di dalam ponpes. “Di sini peran Kemenag menjadi penting. Ulama bisa bertemu untuk sama-sama membuat aturan protokol di pesantren,” kata Gus Yasin, Kamis (1/10/2020).

Selain itu, potensi penyebab penularan Covid-19 juga penting untuk diketahui oleh masyarakat pesantren. Untuk itu, dibutuhkan kader yang dilatih untuk memberi edukasi dan menambah literasi. Nantinya, lanjut dia, para kader tersebut didampingi oleh Dinas Kesehatan setempat. Bahkan, organisasi seperti RMI hingga Asosiasi Para Gus (Asparagus) juga bisa mendampingi. “Kemudian protokolnya dibuat. Nah setelah itu nanti akan kita ketahui kekurangannya apa, pasti sarpras. Nah seperti ini bagaimana? Ya mari pemerintah membantu,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, munculnya ketakutan pada masyarakat pesantren karena stigmatisasi orang yang terpapar Covid-19 ini juga harus segera diubah. Maka penting keberadaan kader untuk menambah literasi tentang Covid-19. “Ini penting, karena kalau nggak ini akan menjadi keresahan, maka kita musti jaga perasaan dan kepada para ulama  memang penting untuk kita bicara,” ujarnya.

Dikatakannya, di Jateng, pengecekan penerapan protokol kesehatan hingga hari ini terus dilakukan. Secara khusus, gerakan Jogo Santri terus digencarkan olehnya pun juga terus dilaksanakan. “Di Jateng sudah mulai, namanya jogo santri, jogo kiai,” katanya.

Dikatakannya, penanganan Covid-19 di pesantren memang dilakukan dengan cepat. Ia tidak memungkiri ponpes jadi salah satu tempat yang berpotensi menjadi klaster. “Sebenarnya itu terjadi ya sama kayak di kantor juga, maka jangan kemudian diberikan stempel-stempel yang berlebihan. Kita siap untuk membantu,” tandasnya.

Seperti diketahui, sejumlah ponpes di Jateng dilaporkan menjadi klaster penularan Covid – 19. Seperti di Kendal, Banyumas, Purwokerto, dan Pekalongan. (ewb/aro/bas)