RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Anugerah gelar Doktor Honoris Causa (DHC) di bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunan manusia dari Universitas Diponegoro (Undip) akan mewarnai kebijakan yang diambil Ketua DPR RI Puan Maharani. Tentu, penerima gelar doktor kehormatan ke-13 sejak Undip berdiri 63 tahun silam ini akan menggunakannya sesuai posisinya dalam fungsi anggaran.
”Seperti anggaran pendidikan 20 persen yang diberikan pemerintah, ini akan kami dorong agar tepat sasaran dan bermanfaat. Karena dari pengalaman yang ada, kadangkala anggaran tidak terpusat pada satu tempat, sehingga sasarannya tidak fokus,” ujarnya usai menerima penganugerahan di Gedung Prof Soedharto, Undip, Tembalang, Jumat (14/2).
Dalam pidato penganugerahannya, salah satu konsep yang dikemukakan Puan adalah mengenai pembangunan manusia dan kebudayaan dengan menempatkan manusia pada posisi sentral dan strategis secara utuh. Sebab, menurutnya, tujuan utama pembangunan adalah mengembangkan dan memperluas potensi dasar manusia.
”Alhamdulillah hari ini saya menerima penganugerahan gelar DHC dari Undip terkait bidang kebudayaan. Yang memberikan ada dua fakultas, FIB dan FISIP terkait kebijakan publik. Saya terima kasih dan mengapresiasi,” ujar Puan yang sempat terisak saat mengucapkan terima kasih kepada ibundanya, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato.
Putri Presiden ke-5 RI ini menceritakan, tidak mudah untuk mendapatkan penganugerahan gelar DHC ini. Terdapat sejumlah kriteria khusus yang harus diselesaikan. Dan proses-proses untuk menyelesaikannya itu, ia lalui hampir selama dua tahun. ”Mulai ketika saya masih menjadi Menko PMK hingga menjadi Ketua DPR RI. Ini sebenarnya adalah apa yang saya sampaikan dan lakukan ketika masih menjadi Menko PMK,” bebernya.
”Ini membahagiakan bagi saya. Artinya, apa yang saya lakukan mendapat apresiasi,” imbuhnya.
Rektor Undip Prof Yos Johan Utama menyampaikan bahwa proses penilaian untuk memutuskan memberikan gelar DHC memang sangat ketat. Terbukti, selama 63 tahun berdiri, baru ada 13 anak bangsa yang diberikan penghargaan dari universitas ini.
Dikatakan, pengusulan gelar Doktor Honoris Causa untuk Puan Maharani diajukan banyak pihak kepada Undip sejak Puan menjabat Menko PMK. Di antaranya, berasal dari Budayawan Mohammad Sobary, Menko PMK Muhajir Efendi saat menjabat Mendikbud, Mohammad Mahfud MD sebelum jadi Menhan, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponengoro, dan banyak lainnya.
“Prosesnya sangat panjang, sekitar satu tahun, dan bukan tiba-tiba. Dimulai dari usul DPP IKA FIB yang kemudian didukung banyak pihak. Atas dasar itu dilakukan penilaian yang sangat selektif. Mulai karya, kegiatan dan yang lainnya. Hasil penilaian ini dibawa ke senat FIB dan didukung FISIP. Dari senat kemudian diperiksa di senat akademik,” jelasnya. ”Baru selanjutnya ke saya untuk kemudian membentuk tim reviewer,” lanjutnya.
Menimbang kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang dimiliki Puan, ia kemudian dianggap mampu memikul beban amanat sebagai seorang Doktor Honoris Causa. ”Kami tentu mendoakan agar ke depannya, setelah mendapat gelar ini bisa semakin mengembangkan kebijakan kebudayaan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia dalam wadah NKRI yang berideologikan Pancasila serta unggul dalam persaingan dunia,” ujarnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi gelar baru yang disandang Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurutnya, sangat menarik karena berasal dari dua bidang keilmuan, politik dan budaya. Terlebih, atas ide yang disampaikan Puan dalam pidatonya. Yakni, bagaimana Puan menyelesaikan persoalan bangsa dengan kebudayaan. ”Ternyata selama menjadi Menko PMK, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan teknokratis, di mana pendekatan kebudayaan dijadikan satu cara menyelesaikan persoalan. Termasuk dari hulunya. Seperti di pendidikan, problem sosial, dan relasi politik,” ujarnya usai menghadiri penganugerahan. ”Selamat, moga-moga tradisi ilmiah ini makin bisa dikembangkan. Diwujudkan dalam sebuah kebijakan publik,” ucapnya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengaku turut bangga dengan anugerah DHC yang disandang Ketua DPR RI. Selain kepada Puan, apresiasi juga diberikan kepada Universitas Diponegoro karena telah menginisiasi untuk memberikan penghargaan kepada Puan. ”Selamat. Ini penganugerahan Doktor Honoris Causa ke-13 sejak Undip berdiri. Ini luar biasa. Saya harapkan program-program yang dilakukan Bu Puan dapat dilanjutkan,” katanya.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly turut mengapresiasi prestasi yang dianggapnya sangat membanggakan. Penghargaan ini, menurutnya, adalah penghargaan yang tinggi dari Undip di mana Puan dianggapnya sangat layak untuk memperolehnya. ”Ini adalah prestasi yang membanggakan kami sebagi sahabat, sesama anggota partai, dan sesama kabinet kerja tahun lalu,” ujarnya. ”Selamat Mbak Puan atas anugerah DHC tersebut. Proficiat,” ucapnya.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) menyatakan kagum dengan buah pemikiran Puan Maharani. Menurutnya, pidato Puan memiliki pesan yang sangat kompleks. ”Terkait bagaimana konsep Society 5.0 ditekankan memposisikan manusia yang berazaskan Pancasila sebagai penyeimbang kemajuan teknologi di Indonesia, bukan sebaliknya,” tutur pria yang juga sedang mengambil program doktor di Undip ini.
Prosesi penganugerahan ini dihadiri sejumlah tokoh, seperti Presiden RI ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Hadir pula sejumlah pemimpin partai politik, menteri, anggota DPR RI, serta para eektor perguruan tinggi di Jawa Tengah. Hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan para anggota DPRD Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah. Juga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi), dan Ketua DPP IKA FIB Universitas Diponegoro Agustina Wilujeng Pramestuti. (sga/aro)
