RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Agar tata kelola keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini Jateng, meningkat secara kualitas. Muaranya pada pembangunan di daerah terlaksana dengan baik.
Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman megharapkan, dengan peningkatan kinerja ini akan berbuntut pada rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak menjalankan aturan yang ditetapkan.
”Kami melihat, secara teori WTP bagus. Dan menindaklanjuti keuangan yang terindikasi merugikan negara juga meningkat. Tapi kita belum puas karena belum terselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Ditambahkan anggota BAP DPD RI, Bambang Sadono, dalam menjalankan tugas, BPK tidak hanya pada pencatatan administratif saja. Tapi harapannya BPK bisa menunjukkan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah atau provinsi agar tujuan pertumbuhan ekonomi tercapai. Bukan hanya pembukuan rapi, tanpa masalah. ”Dengan indikasi banyak yang WTP, berarti memiliki kesiapan untuk itu,” ujarnya.
Ismayatun, anggota V BPK RI mengatakan, bersama 30 anggota BAP DPD RI pihaknya berdiskusi terkait masukan-masukan yang diberikan. Yakni terkait tindak lanjut dan indikasi kerugian keuangan negara.
Ia menjelaskan, mengenai tindak lanjut, Jateng sudah 88 persen lebih. Ini dinilainya cukup baik untuk wilayan Sumatra-Jawa. ”Menurut penilaian kami, ini sudah cukup bagus,” ujarnya saat ditemui di kantor BPK RI Perwakilan Jateng, Jalan Perintis Kemerdekaan 175 Semarang, Senin (23/9).
Sementara terkait indikasi kerugian negara, ia katakan, memang masih ada sejumlah kendala. Salah satunya, pemerintah daerah belum cukup aktif menindaklanjuti hasil temuan rekomendasi BPK. (sga/ida)