RADARSEMARANG.COM, Semarang – Sebanyak 923 desa di 17 kabupaten di Jateng masuk dalam kategori miskin ekstrem. Sebagai upaya mempercepat penanggulangannya, Pemprov Jateng minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan kolaborasi.
Beberapa daerah yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem, di antaranya Banjarnegara, Pemalang, Blora, dan Rembang. Targetnya kemiskinan ekstrem tahun 2024 mencapai nol persen.
Dalam prosesnya, Pemprov Jateng melibatkan peran kepala desa dalam melakukan intervensi kemiskinan ekstrem. Proses intervensi dimulai dengan melakukan verifikasi dan validasi data warga di desa yang masuk kategori tersebut.
“Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten ini kita lakukan secara gotong royong. Di mana Pak Gubernur memberikan PR kepada kades-kades untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Kita sudah proses rekap data yang masuk dari kabupaten/kota,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jateng Haerudin mewakili Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (7/2).
Ia menambahkan, dalam proses verifikasi dan validasi data, kepala desa akan menginventarisasi kondisi dan kebutuhan masing-masing warga miskin di desanya. Proses ini menjadi dasar dalam penentuan program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, proses ini menjadi bagian dari upaya program tepat sasaran. Pasalnya, setiap keluarga miskin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, warga yang miskin merupakan penyandang disabilitas atau jompo. Programnya pada pemenuhan kesehatan. Sementara pemuda yang masih produktif dengan bantuan pendampingan usaha.
“Mungkin yang masih produktif butuhnya start up bisa dibantu untuk kegiatan usaha. Atau yang gak punya jamban, kita intervensi dengan pemenuhan jamban. Jadi, masing-masing kebutuhannya berbeda,” ujarnya.
Pemprov Jateng juga akan mengajak filantropis untuk berbagi kepada keluarga di desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Diharapkan semua pihak mau bergotong royong, termasuk filantropis dan donatur untuk membantu di lingkungan desa dan keluarganya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno juga mendorong seluruh OPD untuk menangani penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sehingga penanganan tidak parsial. Selain itu, kata dia, Pemprov Jateng juga mengerahkan berbagai sumber daya yang ada. Baik dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain, seperti CSR dan Baznas.
“Jadi, tidak parsial-parsial ke situ. Kolaborasinya kita lakukan bersama. Supaya begitu kita masuk ke sasaran, semua problem yang menjadi kewajiban kita menyelesaikan bisa dilakukan di sana,” ungkapnya. (kap/aro)
