RADARSEMARANG.COM, Ungaran – Pemkab Semarang menggelar penandatanganan pakta integritas yang diikuti semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penandatanganan itu sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan anggaran daerah tahun 2023. Agar sesuai aturan dan komitmen bersama untuk tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan pelaksanaan dan penyerapan APBD terlaksana tepat waktu. Selain itu, pihaknya berupaya agar pendapatan daerah bisa naik secara maksimal. “Presiden sudah mengumumkan pandemi Covid-19 sudah turun dan menuju ke endemi. Artinya kita berharap pendapatan bisa meningkat dan investor tertarik di Kabupaten Semarang,” katanya.
Ia menambahkan, sektor pariwisata bakal banyak banyak hal yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya pajak dari sektor wisata menjadi salah satu pemasukan daerah. Seperti pajak hiburan, pajak hotel, dan retribusi parkir. “Kami juga akan menarik investasi, agar banyak yang masuk dan kita harapkan pajak PBB dan PBHTB bisa naik juga,” ujarnya.
Ngesti meminta kepada semua OPD untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan di awal tahun. Hal tersebut dilakukan agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat dan optimal. Selain itu, para pengusaha yang berusaha menghindari pajak ataupun tidak membayar pajak agar tertib. “Kami tidak akan segan-segan dalam menegakkan peraturan. Kalau melanggar sanksi,” tambahnya.
Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudibdo mengatakan Kabupaten Semarang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) yang tertinggi di Jawa Tengah. Saat ini digitalisasi transaksi keuangan menempati peringkat kedua sesuai yang dikeluarkan Bank Indonesia. “Tahun 2023 kita mulai terapkan ‘cashless’ di semua transaksi OPD dan dana desa diatas mulai diatas Rp.2.500.000,” akunya. (nun/fth)
