RADARSEMARANG.COM, Kendal – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal bakal menggandeng Tim Penggerak PKK untuk percepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kendal di tahun 2023. Itu dilakukan, supaya target perolehan PBB bisa tercapai. Sebab, setiap tahunnya, PBB belum pernah tercapai.
Data di Bapenda perolehan PBB di Kabupaten Kendal tahun 2022 hingga akhir Desember baru Rp 35,7 miliar. Adapun dari blanko pembayaran PBB yang dicetak senilai Rp 41 miliar. Artinya, masih kurang sekitar Rp 6 miliar. “Sementara target PBB tahun 2022 sebesar Rp 54 miliar,” kata Kepala Bapenda Kendal Abdul Wahab.
Ia menambahkan, hingga akhir Desember baru satu kecamatan yang sudah lunas PBB. Yakni Kecamatan Kangkung. Disusul dua kecamatan lainnya seperti Pegandon dan Ngampel yang hampir lunas dan mencapai 95 persen. “Kecamatan lainnya masih tergolong rendah, bahkan ada yang tercapai 50 persen,” tambahnya.
Tahun 2923, pihaknya menggandeng TP PKK untuk penarikan PBB. Sekaligus untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap beberapa oknum perangkat desa yang berani main-main dengan uang PBB. “Ibu-ibu PKK ini insyaallah bisa dipercaya. Sehingga harapannya tahun depan bisa lebih baik dalam hal realisasi PBB,” tambahnya. (dev/fth)
