RADARSEMARANG.COM, Pekalongan – Program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan belum merata. Masih terjadi tumpang tindih penanganan antar OPD (organisasi perangkat daerah). Selain itu, ada perbedaan data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah Kota Pekalongan kemarin (20/12) mengumpukan OPD terkait untuk evaluasi dan membahas perencanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2023, agar target penurunannya optimal dan tepat sasaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo mengatakan, targetnya rakor tersebut evaluasi atas implementasi program kemiskinan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Pemerintah Kota Pekalongan melalui OPD-OPD yang ada.
Dalam evaluasi tersebut mencuat perebedaan data antara Kementerian melalui DTKS dengan BPS. Nantinya, hasil evaluasi akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program tahun 2023. “Harapannya program penanggulangan kemiskinan tidak saling tumpang tindih antar satu OPD dan OPD lain,” harapnya.
Cayekti mengatakan, target penurunan kemiskinan pada 2026 bisa di angka 5,86 persen, sedangkan capaian sampai sekarang masih di angka 7,00. Masih ada selisih sekitar 1,11 persen atau 30 ribuan orang (7-8 ribuan KK).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Salahudin menyampaikan, selama ini langkah penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara terpadu oleh dinas-dinas terkait. Seperti Dinsos-P2KB, Dinperinaker, Dinkes, Bappeda, DPUPR dan sebagainya. Menurutnya, secara konseptual langkah-langkah tersebut sudah bisa menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan, meskipun tidak secara signifikan.
“Melalui rakor ini, kami ingin mengoptimalkan upaya-upaya penanganan kemiskinan yang selama ini sudah ada,” jelasnya.
Salah satunya pembinaan mental dan spiritual bagi warga yang dinilai sudah cukup mampu memberdayakan diri. Sehingga mereka bisa menolong orang yang lebih membutuhkan itu akan jauh lebih baik.
“Pemerintah juga berupaya menaikkan kesejahteraan warganya melalui program-program pelatihan kerja dan bantuan sosial,” tandasnya. (han/zal)
