RADARSEMARANG.COM, Semarang – Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Semarang bersama aliansi Kamisan melakukan unjuk rasa Kamis (10/2) kemarin. Demo diwarnai bakar ban serta blokade Jalan Raya Pantura dan Jalan Prof Hamka Kecamatan Ngaliyan. Aksi juga digelar di depan Mapolda Jateng.
Aksi unjuk rasa di jalur Pantura dilakukan ratusan mahasiswa yang tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Walisongo. Ini bentuk protes terkait tindakan represif aparat di Wadas, Purworejo. Aksi blokade jalan dilakukan mulai dari Jalan Prof Hamka. Kemudian melakukan long march ke Jalan Pantura, tepatnya di pertigaan Jrakah. “Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes kami terhadap aksi represif yang dilakukan oleh aparat,” jelas seorang orator Asyrof.
Ia mengatakan, selama Kapolda Jateng tak menarik anggotanya para mahasiswa akan tetap bertahan di jalan raya pantura. “Sampaikan ke Kapolda tarik anggotanya dari Wadas maka kami akan tinggalkan jalan raya ini,” tegasnya.
Para mahasiswa terus melantunkan doa tahlil dalam aksi yang dilakukan di tengah jalan raya. Di samping itu, polisi terus mengatur arus lalu lintas agar pengguna jalan tak alami kemacetan. Selama 110 menit mahasiswa berorasi di tengah jalan sembari berdoa bersama dan membakar ban.
Akibat aksi ini, arus lalulintas mengalami kemacetan panjang dan lama. Para sopir juga mengaku terganggu lantaran terjebak macet dari Simpang Hanoman. “Ya ganggu, ini mau kirim barang ke Jakarta. Macetnya panjang, lebih dari 3 kilometer sampai Kalibanteng,” ucap sopir truk trailer Sutanto.
Sedangkan aksi di depan Mapolda Jateng dilakukan elemen mahasiswa tergabung dari Kampus Unnes, Undip, UIN Walisongo, Unissula, Unimus, termasuk Udinus. Mereka mendatangi Mapolda Jateng Jalan Pahlawan Kamis (10/2) sekitar pukul 16.00. Aksi di lokasi ini tidak adanya blokade jalan dan bakar ban.
Koordinator aksi Aziz Rahmat Ahmadi menyampaikan aksi turun ke jalan ini menyampaikan pesan dan tuntutan kepada kepolisian terkait di Wadas. Tuntutan pertama, menolak rencana pertambangan kuairi di Wadas, menarik kepolisian dari desa Wadas, serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap desa Wadas. Juga usut tuntas tindakan aparat kepolisian di desa Wadas.
“Poin paling penting kita minta kepada Polda untuk segera menarik aparat kepolisian di desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap Wadas,” ungkap mahasiswa Unnes ini.
Menanggapi alasan penolakan rencana pembangunan di Wadas, Aziz mengatakan dari warga Wadas menginginkan tanahnya tidak dilakukan pertambangan. Kedua, pertambangan tersebut dianggap warga Wadas merusak lingkungan.
“Karena ketika Wadas di tambang, maka bukit seluruh yang ada di Wadas akan rusak. Maka kita di sini bersolidaritas untuk bersama-sama menjaga desa Wadas untuk menjaga lingkungan di desa Wadas,” bebernya.
Terpisah, Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menegaskan memang terdapat warga pro dan kontra terkait pembebasan lahan di Wadas. Namun dia memastikan tak ada pemaksaan aparat agar warga menyetujui pembangunan proyek bendungan Bener atau pembebasan lahan.
“Untuk itu kami minta publik bijak untuk memilih dan memilah informasi yang beredar terutama di media sosial, terutama untuk masalah pembangunan bendungan Bener dan permasalahan di Wadas. Banyak yang menyesatkan dan tak sesuai fakta,” katanya.
Iqbal mengatakan, saat ini proses yang dijalani adalah pengukuran lahan, bukan meminta persetujuan warga terhadap proyek bendungan Bener. “Tak ada warga yang diintimidasi untuk dimintai persetujuan atas proyek bendungan Bener. Proyek bendungan Bener saat ini sudah berjalan. Wilayah Wadas merupakan area yang digunakan untuk pengambilan bahan andesit. Jadi tak ada warga yang dipaksa untuk menyetujui proyek bendungan,” katanya.
Menurutnya, warga Wadas saat ini sudah banyak yang menyetujui pembebasan lahannya guna keperluan penambangan andesit. Hambatan utama yang ada di lapangan adalah pemilik lahan banyak yang tinggal di luar kota. Sejauh ini, lanjutnya, beberapa pemilik lahan yang setuju pembebasan lahan tidak merasakan teror atau tekanan aparat. Bahkan mereka minta pengukuran lahan yang dilakukan BPN didampingi oleh tim gabungan.
“Ada juga warga yang meminta pengukuran lahan mereka disegerakan. Supaya cepat selesai urusannya,” jelasnya. (mha/mg8/mg10/ton)
