RADARSEMARANG.COM, Magelang – Pemkot Magelang mengaku mendapat surat dari Akademi TNI pada awal September 2021. Isinya membahas keperluan pemanfaatan aset yang dipakai pemkot untuk kepentingan penyelenggaraan Diktuk Taruna. Guna mendukung operasional pendidikan Menchandra Akademi TNI.
Surat pemberitahuan bernomor B/473/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 itu berisi empat poin. Pertama, pemkot diminta segera memberikan rencana atau jadwal kegiatan dalam rangka pengosongan aset. Kedua, Akademi TNI memasang keputusan Menteri Keuangan RI tentang PSP (Penetapan Status Penggunaan) dalam rangka pengamanan aset.
Ketiga, aset tersebut akan dipasangi logo TNI dan nama satuan Akademi TNI. Keempat, penggunaan lapangan untuk kegiatan apel, upacara, juga sarana dan prasarana kegiatan personil Menchandra Akademi TNI. Surat pemberitahuan itu ditandatangani Komandan Jenderal Akademi TNI Marsekal Madya TNI Andyawan Martono.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz mengirim tim ke Jakarta untuk membahas segala kemungkinan penyelesaian. Hal itu diutarakan saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau vaksinasi lintas agama di Unimma, (8/9/2021) lalu. Pertemuan di Jakarta itu timnya bertemu dengan Menkopolhukam, Menteri ATR/BPN, lalu pihak Kementerian Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara, Kemendagri, dan Komandan Jenderal Akademi TNI.
“Pihak Akademi TNI itu minta ada penjadwalan, tapi setelah kita ketemu di Jakarta, mau dibahas dulu,” akunya usai menyerahkan hibah kepada KONI Kota Magelang, Selasa, (21/9/2021).
Menurutnya, pemkot tidak mampu jika harus pindah pada akhir tahun 2021. Atau dalam waktu dekat. Namun dia menegaskan, surat itu bukan memintanya langsung mengosongkan aset, tapi penjadwalan rencana pindah.
“Nggak mungkin akhir tahun kita akan pindah. Kita harapkan sebulan ini ada titik temu bagaimana keputusannya,” ungkapnya.
Soal Sengketa Kantor Pemkot Magelang, Gubernur Ganjar: Sing Penting Sabar, Nggak Usah Responsif
Perkembangan terbaru, presiden turut memberi perhatian terkait permasalahan ini. Kemudian menyerahkan kepada Menko Polhukam, agar dicari formulasi penyelesaian.
“Kita tetap menunggu, karena kita akan diundang oleh pusat menjadi narasumber, menjelaskannya lagi. Pada prinsipnya ini memang tanah TNI, hanya nanti keputusan yang terbaik seperti apa,” tandasnya.
Terkait isi surat, ia mematuhi arahan dari pusat. “Nah itu kemarin juga di bahas (dalam pertemuan di Jakarta, Red), sudah di-pending dulu. Keputusannya sekarang di panitia yang dibentuk Menko Polhukam,” ucapnya. (put/lis)
