RADARSEMARANG.COM, Demak – DPRD Demak memberikan rekomendasi kepada pemkab terkait sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan pada 2020 lalu. Karena itu, dewan meminta pemkab untuk mengevaluasi apa saja masalah dan hambatan yang terjadi.
Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan dapat menjadi bekal perbaikan target sasaran tahun berikutnya. Sebagaimana yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua DPRD Demak Fahridin Bisri Slamet (FBS) mengatakan, identifikasi persoalan dapat dilakukan agar capaian pembangunan dapat dimaksimalkan. Menurutnya, tahun ini merupakan akhir pelaksanaan RPJMD periode 2016-2021, sekaligus tahun transisi dengan RPJMD baru periode 2021-2026.
“Karena itu, DPRD Demak merekomendasikan perencanaan pembangunan tahun perubahan 2021 tidak terlepas dari hasil pembangunan tahun sebelumnya,” ujar Slamet.
Perencanaan pembangunan harus disusun sesuai dengan pedoman kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana yang tertuang dalam RKP perubahan tahun 2021. “Itu sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan daerah,” katanya.
Slamet mengatakan, keadaan darurat kesehatan dengan adanya wabah Covid-19 mestinya tetap menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan urusan kesehtaan, sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat sampai tercapainya herd immunity. Dengan demikian, arah kebijakan APBD Perubahan 2021 dapat menjadi salah satu solusi taktis atas dampak dari Covid-19.
“Sehingga ekonomi dapat pulih kembali. Demikian pula pelayanan umum normal lagi. Keamanan dan ketertiban masyarakat pun terjamin,” harapnya.
DPRD Demak, kata Slamet, dapat memahami tahun 2020 adalah situasi darurat kesehatan. Di mana pembatasan aktivitas masyarakat sangat memengaruhi turunnya kinerja ekonomi dan sosial.
“Jadi, perlu langkah taktis untuk percepatan dan kelancaran pelayanan vaksinasi bagi kelompok rentan, pelayanan publik serta pekerja ekonomi kerakyatan di Demak,” imbuhnya.
Selain itu, kata dia, tetap mewajibkan penerapan protokol kesehatan (prokes) pada semua aktivitas pemerintah maupun masyarakat yang berpotensi besar terhadap penularan Covid-19. Pemda juga segera mengidentifikasi sektor perekonomian penyumbang PDRB mana saja yang sangat terpuruk, terpuruk, dan normal selama pandemi ini.“Dengan begitu, kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Dia mengatakan, langkah yang diambil bisa berupa kebijakan regulasi dan anggaran yang memadai. Itu diperlukan untuk menyelamatkan sektor yang sangat terpuruk. Kemudian, pemulihan sektor yang terpuruk dan akselerasi atau percepatan sektor yang masih normal agar perekonomian segera recovery. (hib/zal)
