RADARSEMARANG.COM, Batang – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Batang telah mengevaluasi pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pasca kejadian keracunan masal, satu E-Warong sebagai penyalur bantuan di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang telah dibekukan. Ke depan Dinsos bakal menggunakan tiga Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Elektronik (E-Warong KUBE) di kecamatan tersebut sebagai penyalur BPNT.
Sebelumnya, ada lima E-Warong yang dipercaya menyalurkan berbagai komoditas untuk warga kurang mampu. Kelimanya adalah E-Warong Barokah di Wonobodro, E-Warong Sila Pratama di Blado, E-Warong Jaya Abadi di Bawang, E-Warong Sejahtera di Kambangan dan E-Warong Makmur di Kalisari.
Warung Barokah telah dicabut statusnya sebagai E-Warong. Sedangkan E-Warong Sila Pratama sedang dalam evaluasi. Kemungkinan akan dibekukan juga.
Dinsos menekankan pada penyalur bantuan agar lebih berhati-hati dalam menerima barang. Jika mendapatkan barang dalam kondisi kurang baik, agar tidak dibagikan. Barang tersebut harus dikembalikan ke suplayer untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Barang harus bagus. Barang yang ada dicek terlebih dahulu. Barang juga segera disalurkan. Suplayer juga seperti itu, jangan ragu, jangan takut untuk dikembalikan, titik. Apapun barangnya, ini demi kebaikan semua. SOP-nya sudah seperti itu. Mereka berani menjamin, makanya jika ada permasalahan langsung kami tindak tegas,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Joko Tetuko kepada RADARSEMARANG.COM, Minggu (21/6/2020).
Pihaknya menjelaskan selalu meminta sampel komoditas yang akan dibagikan. Joko mencicipi sendiri sampel tersebut untuk memastikan kelayakannya.
“Itu untuk memastikan produk yang diberikan aman dikonsumsi. Pas kejadian, saya menunggu korban sampai mereka pulang dari rumah sakit. Suplayer siap diaudit, karena legalitasnya ada. Produk itu ada sertifikatnya, uji lab juga ada, secara legalitas mereka lengkap,” tegasnya.
Ia juga menjelasakan bahwa ikan tongkol yang dibagikan berasal dari luar daerah. Asal ikan tersebut hanya diketahui oleh suplayer. Salah satu hal yang juga ia keluhkan adalah petunjuk pelaksanaan atau juknis penyaluran bantuan.
Dijelaskan, ikan bantuan itu harus berupa ikan segar, sementara ia menyadari bahwa konsekuensinya adalah pembagian bantuan harus cepat. Kendala lain adalah pengangkutan dari suplayer menggunakan mobil termoking. Sementara pembagian di lapangan menggunakan mobil pikap. Setiap desa memiliki jarak cukup jauh. Karena alasan tersebut, ke depannya juknis terkait ikan segar dialihkan ke ikan kering.
“Yang jelas ikan tongkol kemarin dikirim dari luar kota. Suplayer sudah punya itikad baik, tapi tetap kami beri sanksi,” tegasnya.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Blado Eko Prasetyo Aji menjelaskan, ke depan akan mengevaluasi komoditas yang akan diberikan. Bantuan tersebut dalam bentuk komoditas yang juga dikoordinasikan dengan penerima. “E-Warong harus lebih selektif, kalau mau mengadakan komoditas, kami akan evaluasi kembali. Komoditas kering lebih dianjurkan karena memiliki risiko lebih rendah. E-Warong juga ke depan bisa bekerja lebih baik,” harapnya.
Kemarin (21/6/2020), RADARSEMARANG.COM mendatangi E-Warong yang telah dicabut statusnya, yaitu Warung Barokah.
Siti Chotimah, pemilik warung tersebut membenarkan bahwa status E-Warong Barokah telah dicabut. Petugas dari BNI telah mendatangi rumahnya untuk melakukan pencabutan status tersebut pada Sabtu (19/6/2020) malam. Mereka juga mengambil papan penanda yang telah tertempel. “Benar tadi malam status kami sebagai E-Warong telah dicabut, kami menerimanya,” ujarnya
E-Warong tersebut didirikan sejak awal dibentuknya BPNT di Kabupaten Batang. Ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Bantuan yang diberikan berupa produk non perusahaan. Bantuan yang diberikan berupa makanan pokok penuh gizi, seperti beras, buah, sayur, ikan, telur, dan kacang-kacangan.
Ia menjelaskan, ikan tongkol didrop di E-Warong miliknya. Usai ikan datang, pihaknya pun langsung mengantar ikan tersebut ke beberapa desa mengenakan mobil pikap. Desa yang didrop antara lain, Pesantren, Kambangan, Gerlang, Kembanglangit, Kalitengah, Keputon, Kalisari, Besani, Bismo, dan Gondang. Jarak antardesa terbilang cukup jauh.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan program jaring pengaman sosial (JPS) dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satu strateginya adalah dengan memperkuat Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT).
Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyatakan, untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin dari dampak Covid-19, pemerintah meningkatkan indeks bantuan dan memperluas jangkauan Program Sembako (BPNT).
“Semula indeks bantuan sebesar Rp 150 ribu/KPM/bulan untuk 15,2 juta KPM. Saat ini indeks ditingkatkan menjadi Rp 200 ribu/KPM/bulan untuk 20 juta KPM. Jadi ada peningkatan 4,8 juta KPM. Nah, mungkin saja dengan peningkatan jumlah KPM yang mencapai 4,8 juta ini ada saja satu atau dua pelayanan di lapangan yang kurang sempurna,” kata Sekjen dalam rilis yang diterima RADARSEMARANG.COM, Minggu (21/6/2020).
Pernyataan ini disampaikan Sekjen terkait pemberitaan harian ini yang berjudul “Keracunan Tongkol Bantuan Kemensos,” edisi Kamis (18/6) lalu. Kemensos menilai, berita tersebut perlu dilengkapi dan diluruskan, karena pada beberapa bagian masih terdapat kekurangjelasan.
Terkait penanganan dampak Covid-19, Kemensos mendapat tugas menyelenggarakan program jaring pengaman sosial (JPS). Selain bantuan sosial (bansos) reguler, yakni Program Sembako (BPNT), Kemensos juga memperluas kepesertaan bansos reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH), dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM.
“Jangka waktu pencairan semula empat kali dalam setahun, saat ini KPM PKH bisa mencairkan setiap bulan,” ujarnya.
Untuk Program Sembako (BPNT), mekanisme bantuan disalurkan secara non tunai kepada KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Jadi, dana ditransfer langsung ke rekening KPM. Kemudian KPM mendapatkan bahan pangan dengan cara datang ke E-Warong yang dikelola masyarakat. Di sini, KPM bisa mendapatkan bahan pangan dengan menggesekkan KKS ke mesin EDC. KPM bisa memilih komoditas pangan yang ditentukan dengan kualitas baik,” kata Sekjen.
Di E-Warong, bahan pangan dipasok oleh pemasok lokal dengan penyediaan mesin EDC oleh bank Himbara. “Komoditas pada Program Sembako, berupa beras, telor, ikan, sagu, daging, ayam, dan sayur-sayuran (khususnya kacang-kacangan),” bebernya.
Selain bansos reguler, Kemensos juga meluncurkan bansos khusus (non-reguler), yakni sembako Bantuan Presiden dan Bansos Tunai (BST). Kedua jenis bansos khusus ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19.
“Paket Sembako Banpres menjangkau 1,9 juta KPM di Jabodetabek. Dan BST menjangkau 9 juta KPM di luar Jabodetabek dan di luar penerima bansos reguler. Dengan indeks bantuan Rp 300 ribu/KPM/bulan, mulai April, Mei, dan Juni. Mulai Juli, bantuan diperpanjang sampai Desember 2020,” ujarnya.
Terkait dengan sebagian warga yang sakit karena diduga mengonsumsi ikan dari program BPNT, Kemensos akan melakukan evaluasi. “Kami akan memperketat standar kualitas penyediaan komoditas olah e-Warong. Hal ini dilakukan agar program BPNT berjalan sesuai tujuan dan masyarakat tidak dirugikan,” katanya. (yan/aro/bas)
