Wihaji Sorot Layanan Potensi Korupsi

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Ada sejumlah layanan di pemerintahan yang memiliki potensi praktik korupsi cukup tinggi, diantaranya bidang perencanaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan. Butuh integritas dan komitmen yang kuat untuk menepis praktik korupsi kolusi dan nepotisme pada layanan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Batang Wihaji Selasa (27/8) kemarin. Dalam kesempatan tersebut Wihaji juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memegang komitmen untuk memberi pelayanan perizinan dengan cepat dan bersih.

“Ciptakan dinas perizinan yang efektif, efisien, sederhana. Maka proses perizinan harus dipercepat, namun aturan tetap ditegakkan. Kalau perizinan besar seperti industri juga harus cepat tapi tetap harus ada kajian UKL, UPL dan amdal,” tegas bupati.

Mengingat, DPMPTSP akan bertranformasi menjadai Mal Pelayanan Publik (MPP). Oleh karena itu harus menjadi contoh OPD yang memiliki integritas dan wilayah bebas dari KKN. “Jangan hanya formalitas saja,” tandas Wihaji.

Di era kepemimpinan Wihaji Suyono memang sangat berkomitmen sekali menuju zona Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu, pada DPMPTDP harus dipilih orang – orang yang berintegritas.

“Saya akan tindak tegas kalau ada ASN melakukan pungli maupun korupsi sesuai dengan regulasinya, kalau non ASN langsung saya pecat,” tegas Wihaji.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sri Purwaningsih mengatakan, zona integritas memang diatur dalam regulasi, hal ini juga didasari dengan komitmen kuat Bupati Wihaji dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Ia juga mengatakan dalam pelaksanaan pencanangan WBK dan WBBM, DPMPTSP juga bersinergitas dengan kantor kecamatan se Kabupaten Batang. Karena ada beberapa perizinan yang sudah dilimpahkan kewenenagnanya di tingkat kecamatan.

“Kami memang butuh orang-orang profesional dengan karakteristik dan berintegritas tinggi dan bersih. Guna peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal Kabupaten Batang,” tandas Sri Purwaningsih. (han/zal)